JAKARTA — Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalimantan Selatan, H. M. Syaripuddin, S.E., M.A.P., menyampaikan sejumlah data dan temuan hasil pengawasan lapangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai bahan pendalaman dan audit.
Penyampaian tersebut dilakukan saat Pansus DPRD Kalsel berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (DJPKN) VII BPK RI di Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Bang Dhin, sapaan akrab M. Syaripuddin, mengatakan data yang dihimpun Pansus perlu disinkronkan dengan hasil pemeriksaan BPK agar rekomendasi yang disusun memiliki dasar yang kuat.
“Kami melakukan pendalaman terhadap hasil-hasil yang kami dapatkan di lapangan untuk dikoordinasikan dengan BPK. Sehingga nanti hasil ini juga kami sinkronkan dengan apa yang telah dilakukan oleh BPK, khususnya di DJPKN Wilayah VII,” ujar Bang Dhin.
Menurutnya, masukan dan hasil pemeriksaan BPK akan menjadi bahan penting bagi Pansus dalam merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan.
Dalam pertemuan tersebut, Bang Dhin juga meminta BPK RI melakukan audit secara menyeluruh terhadap SPBU maupun SPBN guna memastikan tata kelola, penyaluran, dan pertanggungjawaban BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
Setelah koordinasi dengan BPK RI, Pansus akan kembali menyinkronkan data dengan Direktorat Lalu Lintas, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, serta Satgas terkait.
“Kita akan coba sinkronkan kembali data dengan Ditlantas, Bapenda dan juga Satgas. Kita akan akumulasi sehingga nanti ketemu rekomendasi yang pas untuk memperbaiki tata kelola distribusi BBM di Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Bang Dhin menyebut pembahasan Pansus telah memasuki tahap akhir.
“Setelah ini akan ada rapat lanjutan. Tinggal dua atau tiga langkah, tiga tahapan lagi, dan akan keluar rekomendasi dari Pansus ini,” katanya.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Kartoyo, M.M., jajaran anggota Pansus, perwakilan Bapenda Kalsel, serta Biro Hukum Setdaprov Kalsel. Rombongan diterima Direktur Pemeriksaan VII E BPK RI Zayat Ramdiansyah, S.E., M.M., Ak., CA., CFE., CSFA., di ruang rapat Bapantun.
Kartoyo mengatakan koordinasi dengan BPK merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap distribusi BBM bersubsidi yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.
“Kami ingin mendapatkan gambaran yang utuh mengenai bagaimana tata kelola, pengendalian, pengawasan dan akuntabilitas distribusi BBM bersubsidi berjalan dari hulu sampai ke masyarakat,” kata Kartoyo.
Ia menilai distribusi BBM bersubsidi melibatkan banyak instansi dan pemangku kepentingan. Karena itu, koordinasi dan penyelarasan data diperlukan agar rekomendasi yang disusun dapat diterapkan secara efektif.
“Kami berharap hasil konsultasi ini dapat menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun rekomendasi Pansus yang konkret, realistis dan dapat ditindaklanjuti,” ujarnya.
DPRD Kalsel berharap rangkaian pengawasan dan koordinasi tersebut dapat mendorong distribusi BBM bersubsidi yang semakin tertib, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
