RETORIKABANUA.ID, Balangan — Pemerintah Kabupaten Balangan mengajukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan anggaran daerah setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Usulan perubahan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8).
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengatakan perubahan APBD diperlukan karena kondisi keuangan daerah ikut terdampak kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi alokasi dana transfer.
Menurutnya, pengurangan tersebut salah satunya berasal dari dana desa yang sebelumnya dialokasikan untuk Kabupaten Balangan. Nilainya mencapai lebih dari Rp. 50 miliar dan dialihkan untuk mendukung pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Secara keseluruhan tidak banyak berubah, namun ada pengurangan anggaran karena pemotongan dana desa dari pemerintah pusat lebih dari Rp. 50 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk pendirian Koperasi Merah Putih,” ujarnya.
Fakhriyanto menjelaskan, kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya anggaran Kabupaten Balangan sekitar Rp. 54 miliar.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan dalam perubahan APBD 2026 diproyeksikan hanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi ini membuat Pemkab Balangan harus kembali mengevaluasi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Pemerintah daerah akan menentukan program yang tetap dilaksanakan, ditunda, atau bahkan dibatalkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Kami memilah kembali program yang menjadi prioritas, mana yang dapat ditunda, bahkan dibatalkan, dengan tetap memperhatikan perkembangan dan mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan,” katanya.
Meski mengalami penyesuaian anggaran, Pemkab Balangan memastikan arah pembangunan tetap mengacu pada enam prioritas pembangunan daerah tahun 2026.
Prioritas tersebut meliputi:
- Pembangunan infrastruktur.
- Penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
- Penguatan kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan.
- Peningkatan kualitas birokrasi yang inovatif dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pemerintah daerah berharap perubahan APBD 2026 tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menekan angka kemiskinan, serta meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Penyesuaian anggaran tersebut juga diharapkan dapat memastikan program yang benar-benar menjadi prioritas tetap berjalan meski ruang fiskal Kabupaten Balangan mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. (mc)
