RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru melakukan kunjungan kerja ke PLN UID Kalselteng di Banjarbaru pada Rabu (29/4). Kunjungan ini bertujuan mempercepat pemerataan listrik sekaligus menarik lebih banyak investasi ke daerah.
Rombongan dipimpin Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, bersama sejumlah investor. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Pangeran Hidayatullah.
Dalam kesempatan tersebut, Syairi Mukhlis menyampaikan bahwa rasio elektrifikasi di Kotabaru sudah mencapai sekitar 97,52 persen. Artinya, sebagian besar wilayah sudah menikmati listrik. Namun, masih ada beberapa desa, terutama di daerah terpencil, yang belum sepenuhnya teraliri listrik.
“Dari 203 desa dan kelurahan, masih ada yang belum terjangkau. Kami menargetkan pada 2026 semua wilayah, termasuk daerah terpencil seperti Pulau Sembilan, sudah bisa menikmati listrik,” ujarnya.
Ia menegaskan, kunjungan ini juga untuk memperkuat kerja sama antara Pemkab Kotabaru dan PLN dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor kelistrikan.
“Kami ingin sinergi ini semakin kuat agar pembangunan, terutama di bidang listrik, bisa berjalan lebih cepat,” tambahnya.
Ke depan, Pemkab Kotabaru menargetkan seluruh wilayah sudah 100 persen teraliri listrik paling lambat tahun 2028. Salah satu wilayah yang masih dalam proses adalah Desa Limbur, yang saat ini sedang diajukan pendanaannya melalui APBN.
Menurut Syairi, ketersediaan listrik sangat penting untuk menarik investor. Tanpa listrik yang memadai, investasi akan sulit berkembang.
Selain itu, Pemkab Kotabaru juga membuka peluang investasi seluas-luasnya. Salah satu proyek yang sedang direncanakan adalah pembangunan washing plant di Desa Tanjung Batu, Kecamatan Kelumpang Tengah.
Sementara itu, pihak PLN menyatakan siap mendukung kebutuhan listrik di Kotabaru. Senior Manager Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN UID Kalselteng, Muhammad Ari Fikri, mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Ia mengakui masih ada beberapa kendala teknis, seperti pembangunan tower transmisi yang prosesnya berada di tingkat pusat. Meski begitu, PLN tetap berupaya mempercepat penyelesaiannya.
“Kami siap mendukung, apalagi kebutuhan listrik akan meningkat seiring masuknya industri. Namun, perlu tahapan seperti survei lokasi dan koordinasi dengan investor,” jelasnya.
Saat ini, rasio desa berlistrik di Kotabaru memang sudah tinggi, tetapi masih ada beberapa wilayah yang terkendala akses dan infrastruktur.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah penting untuk mempercepat pemerataan listrik sekaligus memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, PLN, dan investor, demi mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotabaru. (ms)
