RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, yang digelar pada Senin (16/9) di Ruang Graha Paripurna, menjadi panggung penting bagi pembahasan dua isu krusial: arah pembangunan lima tahun ke depan dan penyelesaian konflik lahan antara warga dan TNI-AD.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, serta Pj. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni.
Agenda awal rapat membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penting, yaitu:
-
RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2025–2029
-
APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026
Dalam penyampaian tanggapan yang dibacakan oleh Pj. Sekda, Pemerintah Kota Banjarbaru menyatakan keselarasan dengan pandangan dan arah kebijakan yang disampaikan oleh DPRD.
Sorotan utama lainnya datang dari penyampaian rekomendasi Pansus I DPRD Banjarbaru terkait sengketa lahan di Kelurahan Cempaka dan Sungai Ulin, yang selama ini melibatkan masyarakat dan pihak TNI-AD.
Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, menyampaikan bahwa Pansus I telah bekerja selama enam bulan melakukan verifikasi data, investigasi lapangan, serta fasilitasi dengan berbagai pihak.
“Permasalahan tumpang tindih lahan ini belum selesai. Karena masa kerja Pansus I sudah berakhir, kami merekomendasikan agar Pemko membentuk Satgas khusus untuk melanjutkan penyelesaian kasus ini secara adil dan tuntas,” tegas Gusti Rizky.
DPRD Banjarbaru menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) sebagai solusi lanjutan yang konkret. Satgas ini diharapkan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, serta perwakilan dari pihak terkait seperti TNI-AD, agar penyelesaian dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
Langkah ini juga menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya mengawasi, tapi juga berperan aktif dalam mencari solusi atas masalah strategis yang berdampak langsung pada warga.
Rapat Paripurna ini memperlihatkan sinergi kuat antara DPRD dan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam menyusun arah pembangunan yang berkeadilan dan menyelesaikan persoalan yang sudah lama membelit masyarakat.
“DPRD berkomitmen mengawal kebijakan strategis yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, termasuk perencanaan pembangunan jangka menengah dan penyelesaian konflik agraria,” tutup Ketua DPRD. (ms)
Leave a comment