RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – DPRD Kotabaru menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dengan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (7/7), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting bagi DPRD dalam menelaah dan mengawal arah kebijakan keuangan daerah, khususnya dalam menyesuaikan program pembangunan dengan visi-misi kepala daerah yang baru dilantik awal tahun ini.
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, menyampaikan bahwa perubahan APBD ini disusun berdasarkan evaluasi semester pertama serta penyesuaian target penerimaan dan belanja yang realistis dan terarah.
“Rancangan Perubahan APBD 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian program prioritas dengan visi ‘Kotabaru Hebat’, yang diturunkan dalam agenda pembangunan jangka menengah dan tahunan,” jelas Syairi.
Dalam perubahan tersebut, DPRD Kotabaru secara aktif mengawasi dan menelaah setiap postur anggaran, memastikan bahwa pengalokasian anggaran selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Adapun rincian RAPBD-P 2025 yang dibahas bersama DPRD dan Pemkab Kotabaru mencakup:
-
Total APBD Perubahan: Rp. 4,59 triliun (berkurang Rp. 722 miliar dari APBD murni)
-
Pendapatan Daerah: Rp. 3,78 triliun
-
Belanja Daerah: Rp. 4,58 triliun
-
Pembiayaan Netto: Rp. 793,49 miliar (naik dari sebelumnya Rp. 440 miliar)
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, menyatakan bahwa perubahan APBD harus menjawab langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami di DPRD ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang direncanakan dalam APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam pembangunan fasilitas publik dan peningkatan layanan dasar,” tegas Awaludin.
Salah satu sorotan dalam RAPBD-P adalah masuknya program strategis bantuan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa PAUD, SD, hingga SMP, yang akan didanai melalui perubahan APBD.
Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah memasukkan program prioritas tersebut dalam APBD-P dan menyatakan bahwa DPRD siap mengawalnya hingga realisasi di lapangan.
“Program ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. DPRD akan mengawal pelaksanaannya agar tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga tepat sasaran dan berkualitas,” ujarnya.
DPRD juga mendorong seluruh perangkat daerah agar segera mempersiapkan pelaksanaan program setelah perubahan APBD disahkan, termasuk menyusun langkah percepatan dan memaksimalkan kinerja hingga akhir tahun anggaran.
Penyerahan dokumen nota keuangan dan RAPBD-P diserahkan secara simbolis kepada DPRD, menandai dimulainya proses pembahasan lebih lanjut oleh komisi dan badan anggaran.
Dengan komitmen yang kuat dan pengawasan melekat, DPRD Kabupaten Kotabaru memastikan bahwa perubahan APBD 2025 bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen nyata untuk mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bumi Saijaan. (ms)
Leave a comment