BANJARBARU – Bursa calon pengganti Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono, terus menjadi perhatian publik setelah yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Di tengah dinamika tersebut, nama Berry Nahdian Furqon, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, mencuat sebagai salah satu figur yang diperbincangkan.
Perkembangan terbaru, Berry diketahui bertolak ke Jakarta pada Selasa (10/11/2026) untuk menghadiri pertemuan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.
Kepala Sekretariat DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Rizki Erimunadi, membenarkan keberangkatan tersebut. Ia menyebut dirinya turut mendampingi Berry dalam agenda partai di ibu kota.
“Benar, kemarin tanggal 10 November kami membawa Pak Berry berangkat ke Jakarta untuk mengikuti pertemuan dengan DPP Partai,” ungkap Rizki saat dikonfirmasi, Rabu (11/11/2026).
Keberangkatan Berry berlangsung di tengah menguatnya pembicaraan mengenai figur yang berpeluang mengisi posisi Wakil Wali Kota Banjarbaru. Namun, hingga kini belum ada keterangan resmi yang mengaitkan agenda tersebut dengan proses pencalonan pengganti Wartono.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muhammad Erfa Redhani, mengingatkan pentingnya transparansi dan mekanisme demokratis dalam proses pengisian jabatan wakil kepala daerah.
Menurut Erfa, pengisian jabatan tersebut harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan kesepakatan politik di antara elite partai pengusung.
Ia menjelaskan, Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
Dalam mekanisme tersebut, partai politik pengusung mengajukan dua nama calon melalui kepala daerah untuk selanjutnya dipilih dalam rapat paripurna DPRD.
Erfa juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses penjaringan calon. Hal itu sejalan dengan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengatur rekrutmen bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dan terbuka.
“Seleksi tidak boleh hanya mengedepankan kepentingan elit partai politik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian seiring munculnya sejumlah nama dalam bursa calon Wakil Wali Kota Banjarbaru. Proses penentuan calon diharapkan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan politik, tetapi juga kapasitas, integritas, dan kemampuan figur yang diusulkan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Di antara figur yang mencuat, Berry Nahdian Furqon memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, politik, organisasi kemasyarakatan, dan lingkungan hidup.
Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) periode 2016–2021 serta Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) periode 2008–2012.
Selain itu, Berry dikenal sebagai akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan dan pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan periode 2018–2023.
Posisinya sebagai Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan turut menjadi sorotan, mengingat Wartono merupakan kader partai berlambang banteng tersebut.
Meski namanya masuk dalam bursa calon, belum ada pengumuman resmi mengenai pencalonan Berry. Keputusan mengenai figur yang akan diusulkan tetap harus melalui mekanisme partai politik pengusung serta tahapan pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
