BANJARMASIN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau Bang Dhin, mendorong pemerintah provinsi bersama 13 kabupaten/kota memperkuat kesiapsiagaan pangan dan air bersih guna mengantisipasi dampak bencana, cuaca ekstrem, serta gangguan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut Bang Dhin, pemerintah daerah perlu memiliki sistem kesiapsiagaan terpadu melalui pemetaan wilayah rawan bencana, pendataan cadangan pangan dan air bersih, serta penyusunan mekanisme distribusi darurat yang dapat dijalankan ketika terjadi gangguan.
“Pemikiran Bung Karno mengingatkan kita bahwa pangan berkaitan dengan hidup-matinya bangsa. Kekuatan daerah juga terlihat dari kemampuannya memastikan masyarakat tetap mendapat pangan dan air bersih ketika krisis terjadi,” ujar Bang Dhin.
Ia menegaskan, penguatan cadangan pangan bukan berarti Kalimantan Selatan sedang menghadapi ancaman kelaparan, melainkan langkah antisipatif untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dalam situasi darurat.
Bang Dhin meminta pemerintah daerah mengintegrasikan data risiko banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi terputusnya akses distribusi dengan informasi ketersediaan pangan dan sumber air bersih.
Pendataan tersebut harus mencakup lokasi penyimpanan, jumlah cadangan yang siap disalurkan, kondisi fasilitas air bersih, hingga pihak yang bertanggung jawab dalam penanganan darurat.
Langkah ini dinilai semakin penting menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai awal musim hujan 2026/2027 di Kalimantan Selatan yang berlangsung secara bertahap.
Berdasarkan prakiraan BMKG, sekitar 49,3 persen wilayah Kalsel diprediksi memasuki musim hujan pada November 2026, sedangkan 50,7 persen wilayah lainnya pada Desember 2026.
“Jangan menunggu jalur terputus atau stok menipis baru bergerak. Data harus diperbarui, siapa yang bertanggung jawab harus jelas, dan mekanisme bantuan harus dipahami sampai tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa,” tegasnya.
Selain memperkuat koordinasi antarpemerintah daerah, Bang Dhin juga mendorong keterlibatan petani, nelayan, koperasi, BUMD, Bulog, dan pelaku usaha lokal dalam pengelolaan cadangan pangan.
Menurutnya, pengelolaan stok secara bergilir diperlukan untuk menjaga kualitas persediaan sekaligus mendukung keberlangsungan produksi pangan daerah.
Ia menambahkan, mekanisme distribusi darurat harus memiliki alur kerja yang jelas, mulai dari pendataan kebutuhan, penetapan bantuan, pengiriman, hingga pengawasan penyaluran kepada masyarakat.
Perhatian utama, lanjutnya, harus diberikan kepada masyarakat di wilayah terisolasi, kelompok rentan, serta fasilitas pelayanan dasar yang terdampak bencana.
“Ini kerja kesiapsiagaan untuk melindungi masyarakat Banua. Pangan dan air bersih harus tetap tersedia ketika keadaan sulit, dan pemerintah harus memiliki data serta cara kerja yang siap dijalankan,” pungkas Bang Dhin.
