RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Dipimpin oleh Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi, rapat bersama mitra kerja digelar untuk membahas Program Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2025, Rabu (6/11).
Rapat dihadiri oleh sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel, antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Kehutanan.
Muhammad Yani Helmi menegaskan bahwa pertemuan ini adalah bagian dari tanggung jawab Komisi II sebagai wakil rakyat untuk memastikan agar anggaran yang ada dapat terserap secara maksimal, sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Rapat ini kami gelar untuk memaksimalkan penyerapan anggaran yang nantinya berdampak baik bagi kemaslahatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yani Helmi juga menyampaikan perhatian terhadap tantangan yang dihadapi Dinas Perdagangan Kalsel, terutama terkait keterbatasan anggaran. Ia bersama anggota Komisi II mendorong Dinas Perdagangan, yang dipimpin oleh Sulkan, untuk mengeluarkan regulasi yang dapat menjaga stabilitas bahan pokok serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami ingin Dinas Perdagangan berani melakukan lompatan jauh dalam pengaturan regulasi perdagangan di Kalimantan Selatan. Ini memerlukan dukungan anggaran serta peraturan daerah untuk mewujudkannya,” tegasnya.
Yani Helmi berharap, hasil pembahasan rapat ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Kalsel.
“Kami berharap program yang telah direncanakan ini dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dengan penyerapan anggaran yang tepat sasaran, kita optimis masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” tambahnya. (ms)
Leave a comment