TANAH BUMBU – Terkait tanggapan fraksi dalam bentuk pemandangan umum yang disampaikan secara tertulis melalui juru bicara pada rapat sebelumnya, Bupati Tanbu menyampaikan jawaban melaui rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu , Selasa (14/6).
Rapat yang digelar di ruang sidang utama ini dipimpin Ketua DPRD H Supiansyah, didampingi Wakil Ketua II Agoes Rakhmady dan dihadiri Sekda Tanbu Dr H Ambo Sakka.
Ambo Sakka menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota dewan, terutama kepada seluruh unsur pimpinan fraksi-fraksi yang telah memberikan saran dan masukan. Serta kerja kerasnya terhadap Laporan Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2021.
Ia juga menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi sesuai dengan tanggapan, saran dan masukan yang telah disampaikan.
Adapun salah satu saran yang diberikan fraksi PKB, yaitu orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk kebutuhan birokrasi.
Menyikapi itu, Ambo Sakka menyebutkan, dalam penyusunan APBD sudah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Utamanya adalah pemenuhan belanja mandatory spanding, yaitu pendidikan, kesehatan, aparat pengawas intern, dana desa, dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, dari Fraksi PAN-Demokrat terkait pencatatan aset yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, agar menjadi perhatian utama dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik.
Berkaitan ini, eksekutif telah menintindaklanjuti dengan melaksanakan inventarisasi aset di seluruh kecamatan dan telah dilaksanakan di 5 (lima) kecamatan. Yaitu Mantewe, Karang Bintang, Kusan Hulu, Simpang Empat dan Teluk Kepayang.
Sedangkan untuk 7 (tujuh) kecamatan lainnya akan dilaksanakan tahun 2022, yaitu akhir Juli sampai dengan akhir Oktober 2022. Selain itu telah dibuat inovasi integrasi sistem pengelolaan barang milik daerah (e-aset) yang berguna untuk stakeholder.
Masukan dan saran dari fraksi Gerindra adalah kendala dalam realisasi secara umum adalah target penerimaan yangg tidak sesuai rencana. Sehingga tidak bisa merealisasikan seluruh belanja yang sudah direncanakan.
“Kendala dalam realisasi secara umum adalah target penerimaan yang tidak sesuai rencana, sehingga tidak bisa merealisasikan seluruh belanja yang sudah direncanakan,” ucapnya.
Namun, dalam hal ini fraksi PDIP juga memberikan pertanyaan terkait tindak lanjut atas temuan BPK Kalsel terhadap 17 SKPD yang ada di Tanah Bumbu. Temuan BPK semua telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya surat instruksi bupati tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI.
Sementara fraksi Golkar menanyakan langkah dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi dapat terlaksana.
Ambo Sakka menerangkan, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi melalui berbagai media, seperti baleho, radio, dan lainnya.
Selain dihadiri Sekdakab, rapat ini juga dihadiri Forkopimda, kepala SKPD beserta jajaran dan instansi vertikal. (rel/thr)
Leave a comment