RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, menegaskan bahwa penanganan sampah harus menjadi prioritas utama bagi Pemko Banjarmasin. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang digelar di Aula Kecamatan Banjarmasin Selatan, Rabu (12/2).
Dalam sambutannya, Ibnu Sina menekankan pentingnya setiap kelurahan memiliki fasilitas pemilahan sampah. Saat ini, di Banjarmasin Selatan, ada 9 kelurahan yang sudah memiliki fasilitas pemilahan, namun 3 kelurahan lainnya masih belum. Ia pun berharap segera ada solusi untuk masalah ini, apakah dengan memanfaatkan lahan milik Pemkot atau bekerja sama dengan masyarakat.
“Kita harus serius dalam menangani sampah. Setiap kelurahan perlu memiliki tempat pemilahan. Ini perlu segera diselesaikan,” ujar Ibnu Sina.
Ibnu Sina juga membahas tantangan dalam operasional pengelolaan sampah. Pemkot Banjarmasin, menurutnya, sudah melakukan berbagai pelatihan, termasuk pelatihan komposter, namun ada kendala dalam hal pendanaan tenaga kerja untuk pengelolaan sampah.
“Yang jadi masalah adalah biaya operasional. Apakah kita perlu anggaran tambahan untuk tenaga pengelola? Kami sedang mencari solusinya, seperti refocusing anggaran di Dinas Lingkungan Hidup atau menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT),” jelasnya.
Saat ini, Pemkot Banjarmasin memiliki dana tidak terduga sekitar Rp30 miliar. Sebelumnya, dana ini dialokasikan untuk program makan gratis, namun dengan status darurat sampah, Ibnu Sina membuka kemungkinan untuk menggunakan dana tersebut dalam penanganan sampah, seperti pengiriman sampah ke Banjarbakula.
“Jika memang prioritas, dana BTT ini bisa digunakan untuk menambah anggaran pengiriman sampah. Kita perkiraan butuh tambahan sekitar Rp5-10 miliar, dan itu bisa diambil dari dana BTT,” tambahnya.
Selain sampah, Ibnu Sina juga menyebutkan pembangunan infrastruktur di Banjarmasin Selatan yang mulai merata, seperti jalan, jembatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun, ada satu tantangan besar yang belum teratasi, yaitu ketiadaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri di wilayah tersebut.
“Saat ini, ada usulan untuk pengadaan lahan SMK negeri di Banjarmasin Selatan. Kami sedang menghitung apakah anggaran untuk itu bisa dialokasikan, meskipun SMK berada di bawah kewenangan provinsi,” jelasnya.
Ibnu Sina menekankan bahwa pembangunan di Banjarmasin Selatan harus dilakukan secara bertahap dan berbasis pada kebutuhan prioritas. Penanganan sampah saat ini menjadi fokus utama, dan ia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mencari solusi terbaik.
Terkait penggunaan dana BTT, Ibnu Sina mengatakan keputusan final masih menunggu hasil pembahasan dengan Sekretaris Daerah dan BPKPAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
“Yang jelas, masalah sampah di Banjarmasin ini bukan hanya wacana lagi, tetapi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani,” tegasnya. (ms)
Leave a comment