JAKARTA – Isu penundaan pemilu mencuat setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun. Dukungan itu kemudian disusul oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Nusirwan Sujono menegaskan, PDIP akan menaati konstitusi yang mengamanatkan pelaksanaan Pemilu berlangsung tiap lima tahun sekali.
Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang ingin mengubah konstitusi melalui amandemen UUD 1945 terkait pemilu 2021 harus melewati ‘tembok besar’ PDIP terlebih dahulu.
“Kita sudah tegas menjaga konstitusi, dalam pengertian demokrasi lima tahunan itu kan kita jaga, itu kan sudah berulang-ulang sampai capek ngomongnya,” ujarnya, dilansir dari CNN Indonesia, Senin (7/3)
Ia menilai, penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden membutuhkan amandemen konstitusi yang prosesnya berbeda dengan perundang-undangan lain.
“Ini adalah pekerjaan proses yang tidak sederhana,” sambungnya
Nusirwan menegaskan, PDIP menaati konstitusi termasuk pada 2016 silam ketika wacana Pembangunan Semesta Berencana sempat digaungkan Megawati Soekarnoputri
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan bahwa dirinya menolak usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. (rsd)
Leave a comment