BANJARMASIN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel Muhammadun membuat surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala SMA, SMK, SLB, guru, tenaga kependidikan, ASN, dan PTT di lingkungan instansi itu.
Dalam surat yang tanpa kop dan cap stempel basah tersebut, ia meminta dukungan terkait penerimaan dirinya secara ikhlas sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel usai dilantik Gubernur Kalsel pada 14 April 2022 lalu.
Kemudian, juga mempertanyakan perihal pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah di Banua.
Dalam surat tersebut, Muhammadun meminta agar unsur kependidikan, baik secara perorangan maupun kelompok untuk membuat surat persetujuan balik terhadap dua poin yang disampaikannya. Dengan tenggat batas waktu tanggal 4 Juli 2022.
Surat lantas beredar dan viral. Menimbulkan pro dan kontra. Isu ini mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kalsel Muhammad Syaripuddin.
Pria akrab disapa Bang Dhin ini berkementar, semestinya Kadisdikbud Kalsel fokus saja bekerja menjalankan amanah yang sekarang sudah diemban dan dipercayakan Gubernur Kalsel kepada dirinya.
“Kadisdikbud Kalsel harus menunjukkan kinerja yang terbaik, karena merupakan pucuk pelaksana kebijakan urusan pendidikan pada pemerintahan provinsi. Kepercayaan Gubernur Kalsel harus sepenuhnya dibuktikan dan dijalankan dengan terobosan, inovasi, kemampuan, serta optimalisasi program yang menjadi kewenangannya. Bukan malah menyulut polemik yang menimbulkan atensi dari publik,” katanya, Rabu (13/7).
Terkait prosedural pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian kepala sekolah, Bang Dhin berharap agar permasalahan diselesaikan secara profesional dan proporsional.
Karena, menurutnya, masih banyak ruang lingkup dan pekerjaan yang diemban Disdikbud Kalsel. Utamanya dalam mencapai sasaran dan kinerja pemerintah daerah. Salah satunya dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan agar memacu peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing.
Atensi serupa juga ditujukan kepada para kepala SKPD lain di Pemprov Kalsel. “Konsentrasi untuk melaksanakan tugas mengemban visi misi kepala daerah lebih baik. Daripada membikin kebijakan yang pro kontra,” ucapnya.
Hal lain yang turut menjadi perhatian, tambah Bang Dhin, terkait pengelolaan Taman Budaya sebagai unit teknis di bawah naungan dinas tersebut.
Hal ini muncul karena adanya protes dari para seniman yang tergabung dalam Forum Seni Kalsel yang melayangkan sejumlah tuntutan hingga ancaman aksi boikot.
“Kapasitas, sarana, dan prasarana yang buruk menimbulkan protes dari seniman kalsel. Taman Budaya merupakan ruang apresiasi kesenian dan kebudayaan daerah harus merepresentasikan wadah kreasi yang terbuka untuk masyarakat,” pungkasnya. (syl)
Leave a comment