BANJARBARUHUKUMKALSELKEUANGANPEMERINTAHAN

Raih Penghargaan MCP dari KPK, Banjarbaru Peringkat 3 Nasional

341

BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menerima penghargaan peningkatan Monitoring Center for Prevention (MCP) Terbaik periode tahun 2022 – 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, dalam raihan penghargaan tersebut Pemko Banjarbaru di era Wali Kota M Aditya Mufti Ariffin sukses menduduki peringkat 3 nasional kategori Pemerintah Kota se-Indonesia.

Capaian luar biasa itu diumumkan dalam ajang Penganugerahan Penghargaan Peningkatan MCP KPK yang diselenggarakan bertepatan dengan gelaran Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi Daerah, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (20/3).

Adapun Pemko Banjarbaru berhasil menduduki peringkat 3 nasional capaian peningkatan MCP KPK tahun 2022-2023 telah melalui proses seleksi dan pemilihan yang cukup panjang.

Dalam hal ini, KPK selaku lembaga negara anti korupsi telah mempertimbangkan peningkatan kinerja yang baik dan juga berdampak terhadap rendahnya tingkat korupsi di daerah Kota Banjarbaru.

Wali Kota Banjarbaru saat dikonfirmasi turut membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut capaian ini merupakan salah satu bukti kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) instansi dan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Alhamdulillah, saya tadi mendapat kabar bahwa Banjarbaru meraih penghargaan serta menduduki peringkat 3 nasional terbaik dalam hal peningkatan kinerja MCP KPK untuk kategori Pemerintah Kota. Ini merupakan kerja nyata seluruh OPD, instansi dan dukungan masyarakat Kota Banjarbaru,” ucapnya.

Aditya juga berharap penghargaan ini jadi motivasi bersama untuk komitmen meningkatkan pelaporan dan giat pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan terus melakukan deteksi dini terhadap potensi terjadinya praktik tindak pidana korupsi di Kota Banjarbaru.

“Penghargaan peningkatan MCP dari KPK ini membuktikan bahwa Pemko Banjarbaru konsisten dalam melakukan upaya-upaya konkrit pencegahan korupsi. Kita berharap pengendalian korupsi dapat semakin berkualitas dan dilakukan dalam waktu cepat,” tuntasnya.

MCP atau Monitoring Centre for Prevention merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. (mcbjb)

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Atasi Karhutla, Kalsel Siapkan Embung Mini dan Sulfaktan

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Polda Kalsel menyiapkan...

Ketua DPRD Kalsel Ajak Desa dan Kelurahan Perkuat Pencegahan Karhutla

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, mengajak...

DPRD Kalsel Tetapkan Rekomendasi Pansus BBM, Soroti Lemahnya Tata Kelola Distribusi

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan...

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK: Ketahanan Kalsel Jadi Kunci Pertahanan Nasional

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, menegaskan...