BANJARBARUKALSELPEMERINTAHAN

Perencanaan Anggaran Diminta Berorientasi Kesetaraan Gender

191
TERKAIT ANGGARAN: Puluhan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan tiap-tiap SKPD di Lingkup Pemprov Kalsel mengikuti diklat terkait fasilitasi gender di BPSDM Kalsel di Banjarbaru selama lima hari

retorikabanua.id, BANJARBARU – Puluhan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan di lingkup SKPD Pemprov Kalsel dikumpulkan. Mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) terkait fasilitasi gender di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum (BPSDM) di Banjarbaru.

Diklat ini dihelat sejak tanggal 9 November lalu dan ditutup kemarin. Total ada 50 peserta dari seluruh SKPD di Pemprov Kalsel yang ikut dalam diklat ini.

Selama lima hari, para pejabat eselon IV Pemprov Kalsel ini dilatih terkait penyusunan dan perencanaan anggaran yang berorientasi pada PUG (Pengarusutamaan Gender).

“Mereka yang ikut diklat ini dilatih untuk memastikan bahwa di SKPD  masing-masing untuk pembaharuan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) sudah responsif gender,” kata Kasubbid Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang BPSDM Provinsi Kalsel
Anita Pebrianti.

Tujuan dari penyusunan anggaran yang memerhatikan responsif gender ini kata Anita agar program-program atau pengalokasian ke depan dapat menyentuh semua elemen masyarakat. Sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat bisa terpenuhi oleh pemerintah daerah.

“Untuk responsif gender, Kalsel di tahun 2018 lalu berada di peringkat madya atau tengah-tengah. Harapannya bisa pratama di tahun 2020 ini, karena penilaian dilakukan dua tahun sekali,” lanjutnya.

Diklaim Anita, sejauh ini upaya pemerintah daerah dalam memastikan anggaran yang responsif gender terus menunjukkan progres yang baik. Ia mencontohkan terkait kesetaraan dalam pengalokasian anggaran.

“Yang bisa kita lihat fasilitas akses atau jalan khusus bagi penyandang disabilitas. Ini artinya ada pengalokasian pembuatan akses khusus, tidak dibeda-bedakan,” ucapnya.

Sebab itu, target diklat agar perencanaan anggaran yang dilakukan tiap-tiap SKPD bisa menyentuh semua elemen masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Masyarakat itu luas. Terdiri dari laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia maupun penyandang disabilitas. Sehingga penting agar hasil pembangunan itu tidak hanya dinikmati golongan tertentu saja, tapi harus berorientasi kepada kesetaraan,” tuntasnya. (mrf)

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Gubernur Kalsel Harapkan ASN Lebih Profesional Pasca Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, berharap agar para Aparatur...

Wali Kota Aditya Resmikan Gedung Baru Dinas Perhubungan Banjarbaru, QRIS Jadi Metode Pembayaran Parkir

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Ariffin, meresmikan gedung baru...

Pemko Banjarbaru Gelar Kerja Bakti Massal untuk Bersihkan Wilayah Terdampak Banjir

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru, di bawah kepemimpinan Wali Kota, Aditya...

DPRD Kalsel Terima Unjuk Rasa Buruh, Janji Tindaklanjuti Masalah yang Diajukan

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima...