RETORIKABANUS.ID, Banjarbaru — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan optimalisasi data statistik sektoral sebagai landasan kebijakan pembangunan dan pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah.
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Surat Edaran Gubernur tentang Dukungan Kegiatan Statistik dalam Rangka Optimalisasi Cakupan Data Pertumbuhan Ekonomi, yang digelar di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarbaru, Kamis (4/9).
Mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim, menekankan bahwa data statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan bukan lagi pelengkap, melainkan dasar utama dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Surat edaran ini bukan hanya sekadar instruksi, tapi bentuk penguatan komitmen bersama baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung kegiatan statistik secara menyeluruh,” tegasnya.
-
Penguatan koordinasi dengan BPS sebagai pembina data statistik.
-
Kewajiban perangkat daerah menyusun dan melaporkan data sesuai tupoksi.
-
Optimalisasi pemanfaatan data statistik dalam perencanaan pembangunan.
-
Komitmen mewujudkan Satu Data Indonesia di daerah.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kalsel menyampaikan bahwa pihaknya turut memfasilitasi kebijakan pembangunan di bidang mental-spiritual dan pelayanan dasar.
“Kami mengawal langsung visi-misi kepala daerah agar kesejahteraan rakyat terwujud secara utuh—baik lahir maupun batin. Biro Kesra juga menjembatani kolaborasi SKPD pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif, menegaskan bahwa seluruh OPD harus bersinergi dalam mendukung program Satu Data Indonesia (SDI), sebagaimana amanat Perpres.
“Dalam ekosistem data, OPD adalah produsen, Kominfo sebagai wali data, dan BPS sebagai pembina statistik sektoral. Semua aktivitas ekonomi harus terhitung dalam PDRB,” ujarnya.
Mukhanif juga menyoroti pentingnya data triwulanan untuk memantau dinamika pertumbuhan ekonomi secara lebih presisi.
“Biasanya triwulan I alami kontraksi karena belanja APBD belum berjalan optimal. Tapi sektor hilirisasi industri mulai menunjukkan potensi lebih besar dibandingkan pertambangan. Target Kalsel untuk tumbuh 8,1 persen itu realistis, asalkan kita disiplin dalam hal data,” tegasnya. (ms)
Leave a comment