RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel menggelar Workshop dan Sosialisasi Literasi Implementasi Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi). Kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB ini diikuti oleh instansi terkait di lingkup Pemprov Kalsel serta Diskominfo dari 13 kabupaten/kota.
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait aspek dan indikator baru dalam Pemdi.
“Pertemuan ini sangat penting dalam peta jalan transformasi digital daerah. Seperti yang kita ketahui, penilaian kinerja digital pemerintahan akan mengalami perubahan signifikan. Mulai tahun 2026, mekanisme penilaian SPBE yang selama ini kita jalankan akan digantikan oleh Indeks Pemerintahan Digital,” ujar Mashudi di Banjarbaru, Selasa (2/12).
Ia menjelaskan bahwa implementasi pemerintahan digital membutuhkan sinergi lintas perangkat daerah. Karena itu, diperlukan keseragaman strategi dalam pengumpulan data, pelaporan, serta pemahaman peran tiap SKPD dalam memenuhi indikator Pemdi.
“Melalui sosialisasi ini, kita berharap transformasi digital pemerintahan tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga adaptif, inklusif dan berkelanjutan bagi pelayanan publik di Banua,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Aplikasi Telematika (Aptika) Diskominfo Kalsel, Hasnan Ash Shiddieqy, menjelaskan bahwa terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara pemenuhan indeks SPBE dan Pemdi.
“Jika pada SPBE penilaian lebih banyak menyoroti administrasi, tata kelola dan prosedur, maka pada Pemdi terdapat 20 indikator tambahan yang fokus pada kelengkapan infrastruktur, integrasi aplikasi, dan aspek teknis lainnya,” jelas Hasnan.
Karena itu, ia menegaskan pentingnya kesepahaman antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam pemenuhan indikator Pemdi.
“Dengan keselarasan ini, kita bisa lebih mudah menentukan, menyusun dan mengevaluasi langkah yang akan dilaksanakan. Harapannya, peningkatan layanan publik berbasis digital dapat semakin dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (ms)
