RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi dan Pemantauan Pencegahan Korupsi di Sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada Selasa (9/9), bertempat di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin.
Rapat ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, didampingi oleh Sekretaris Daerah, Ikhsan Budiman, serta dihadiri oleh Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Kurniawan (Jaksa Utama Pratama) beserta tim. Seluruh Kepala SKPD dan jajaran teknis terkait juga turut hadir.
Dalam sambutannya, Wali Kota Muhammad Yamin menyampaikan komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendukung penerapan program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) dari KPK. Menurutnya, program ini merupakan instrumen strategis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di daerah.
“Kami sangat mendukung program MCSP KPK. Ini akan sangat membantu dalam memperkuat sistem pemerintahan, khususnya melalui delapan fokus area evaluasi tahunan yang menjadi indikator kemajuan Kota Banjarmasin,” ujar Wali Kota.
Wali Kota menambahkan, rapat koordinasi kali ini secara khusus difokuskan pada sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana indikator pelaksanaan PBJ telah diterapkan secara transparan dan akuntabel.
“Kita ingin melihat bagaimana proses pengendalian PBJ strategis, apakah unit pelaksana (UKPBJ) sudah menunjukkan independensi, serta bagaimana ketersediaan regulasi yang mendukung akuntabilitas pengadaan,” jelasnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya penguatan sistem PBJ sebagai langkah konkret dalam mencegah potensi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Kehadiran Satgas Penindakan KPK yang dipimpin oleh Agus Kurniawan diharapkan dapat memberikan masukan strategis sekaligus pendampingan yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem pengadaan.
“Kami berharap kehadiran Bapak Agus Kurniawan dan tim bisa menjadi pemicu peningkatan nilai MCSP Kota Banjarmasin, terutama dalam sektor PBJ yang sangat krusial,” pungkas Wali Kota Yamin.
Rapat ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemkot Banjarmasin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional, khususnya dalam sistem pengadaan barang dan jasa yang kerap menjadi sorotan publik.
Dengan penguatan koordinasi lintas sektor serta dukungan dari lembaga penegak hukum seperti KPK, Pemkot Banjarmasin optimis mampu meningkatkan integritas birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. (ms)
Leave a comment