RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru menjadi tuan rumah Seminar Regional se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 dalam rangka percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kegiatan ini diikuti perwakilan inspektorat kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dan berlangsung di Aula Bamega Lantai II Kantor Bupati Kotabaru, Jumat (19/6).
Seminar tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, mewakili Bupati Kotabaru membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutan yang dibacakannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh peserta seminar dari berbagai daerah.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kotabaru, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar regional. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan kehormatan sekaligus motivasi bagi kami dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK merupakan kewajiban yang harus diselesaikan setiap entitas pemerintah paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Karena itu, seluruh perangkat daerah dan BUMD diminta untuk serius menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan.
Menurutnya, seminar ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan strategi percepatan penyelesaian rekomendasi BPK.
“Pola kerja harus berubah dari reaktif saat pemeriksaan menjadi lebih proaktif dengan memperkuat sistem pengendalian intern di masing-masing instansi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh empat perangkat daerah, yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Kesehatan. Penandatanganan ini menjadi simbol keseriusan dalam mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK.
Selain itu, Pemkab Kotabaru juga memberikan penghargaan kepada sejumlah SKPD yang dinilai berhasil menuntaskan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yaitu Disdukcapil, DPMPTSP, Bapperida, Diskominfo, serta Disnakertrans.
Seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Selatan Andriyanto, Inspektur Daerah Kabupaten Barito Kuala, Selamat Riyanto, serta Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan, Sirajudin Fahmi.
Melalui paparan dan diskusi, peserta mendapatkan masukan terkait percepatan penyelesaian rekomendasi BPK, penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan serta memperkuat sinergi antarinstansi menuju pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, para inspektur daerah se-Kalimantan Selatan, Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Saprudin, para kepala SKPD, serta para camat. (mc)
