Lombok – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan studi komparasi ke Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (18/12).
Komparasi kali ini dalam rangka mempelajari bagaimana mengatasi permasalahan perlintasan hewan ternak khususnya sapi betina belum cukup umur, yang kerap diperjualbelikan oleh peternak.
Ketua Komisi II Imam Suprastowo mengungkapkan, saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel sudah melakukan perbaikan dan pembangunan cek poin (pos pemeriksaan) untuk menekan peredaran sapi betina keluar daerah, namun mengingat wilayah Kalsel merupakan daratan sehingga cukup menyulitkan petugas untuk melakukan pengawasan.
“Kalsel sedang giat-giatnya melaksanakan penambahan populasi sapi karena saat ini kita masih banyak mendatangkan sapi dari luar daerah, baik dari NTB dan Sulawesi. Terutama untuk memenuhi kebutuhan daging pada hari-hari besar keagamaan”, tuturnya.
Imam meminta kepada Provinsi NTB, agar melakukan pengawasan dan pembatasan terhadap masuknya sapi potong, agar menjaga kestabilan harga sapi lokal.
Harus ada pengawasan terhadap masuknya sapi-sapi tersebut agar harganya bisa stabil dan tidak merugikan peternak sapi lokal” harapnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Muhammad Riyadi, menjelaskan terkait hal ini, pihaknya membatasi kuota pengeluaran sapi sebagaimana peraturan yang ada di Provinsi NTB.
“Secara formal kami membatasi kuota pengeluaran sapi dan memberikan pembatasan permintaan dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi NTB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengaturan Tata Niaga Ternak Dan Produk Ternak”, jelasnya.
Untuk meluruskan persepsi, pihaknya menerangkan bahwa, selama ini yang mereka keluarkan adalah sapi jantan potong, bukan sapi betina, karena menurutnya sapi betina adalah mesin penghasil generasi sapi dikemudian hari.
“Kami tidak ada mengeluarkan kuota sapi betina. Yang kami keluarkan sapi jantan potong. Ini diatur melalui Perda dan Pergub penetapan kuota sapi yang keluar”, tutupnya. (humasdprdkalsel/rc)
Leave a comment