RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan transparan melalui percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Semua layanan publik ditargetkan berbasis digital dan terintegrasi, agar mudah diakses secara real time oleh masyarakat.
“Semua harus digital, tidak ada lagi yang konvensional,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, saat membuka Workshop Literasi dan Sosialisasi Persiapan Pemantauan Indeks SPBE 2025 dan Penyelenggaraan Indeks Pemerintahan Digital 2026, Kamis (17/7), di Ruang H. Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Menurut Syarifuddin, transformasi digital bukan hanya soal penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir aparatur pemerintah menuju budaya kerja yang kolaboratif, inovatif dan berbasis data.
“SPBE adalah bentuk nyata perubahan mindset birokrasi dari cara lama ke pola kerja yang lebih adaptif dan efisien,” jelasnya.
Ia menegaskan, SPBE juga menjadi alat ukur kinerja pemerintahan dalam menyusun program dan kebijakan yang terukur, transparan, serta mudah diakses publik.
“Kami ingin semua kebijakan daerah berbasis sistem, terintegrasi, dan transparan. Itulah arah pembangunan pemerintahan digital Kalsel,” ujarnya.
Syarifuddin juga menyoroti pentingnya literasi digital, bukan hanya untuk menggunakan teknologi, tetapi juga untuk memahami, memanfaatkan, dan menjaga keamanan digital secara bijak dan bertanggung jawab.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhammad Muslim, mengungkapkan bahwa Kementerian PANRB RI telah menunjuk Provinsi Kalsel sebagai lokus pemantauan SPBE dan pembinaan Pemda tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas daerah dalam implementasi SPBE.
Workshop ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kominfo Digital, yakni:
Mohammad Averrouce, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah
Hamzah Fansuri, Analis Kebijakan Madya
Materi yang dibahas mencakup:
Metodologi dan indikator penilaian Indeks SPBE
Strategi pengumpulan data dan bukti dukung SPBE
Konsep dan urgensi transformasi pemerintahan digital
Penilaian Indeks Transformasi Pemerintahan Digital 2026. (ms)
Leave a comment