RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani persoalan mafia dan pelangsir Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai semakin meresahkan masyarakat, khususnya sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi.
Pembentukan pansus ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah elemen, seperti SAKUTU (Sahabat Anti Kecurangan Bersatu), asosiasi sopir angkutan, serta pihak lainnya yang menyoroti dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Selatan, Kamis (21/5).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, menegaskan bahwa pembentukan pansus ini merupakan langkah serius DPRD dalam memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu.
“Pansus ini dibentuk agar persoalan mafia BBM dan praktik pelangsiran bisa ditangani secara serius, terukur, dan melibatkan seluruh pihak terkait. Kami ingin hak masyarakat terhadap BBM subsidi benar-benar terlindungi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para sopir angkutan mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM subsidi akibat maraknya praktik pelangsiran, termasuk penggunaan barcode dan kendaraan modifikasi. Mereka meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang merugikan masyarakat kecil.
Para perwakilan sopir juga mengusulkan pembentukan Satgas Anti Mafia BBM serta dilibatkan sebagai mitra pengawasan di lapangan. Mereka menilai praktik penyelewengan BBM subsidi telah berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan operasional transportasi.
Ke depan, DPRD Kalsel melalui pansus akan mendalami berbagai persoalan distribusi BBM subsidi, termasuk berkoordinasi dengan Pertamina, kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Pansus ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan. (ms)
