DPRD dan Pemkot Banjarbaru Gelar Audiensi Bahas Pencegahan Produk Kedaluwarsa dari Perspektif Hukum

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru bersama Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar audiensi bertajuk “Pencegahan Makanan dan Minuman Kedaluwarsa dalam Perspektif Hukum” pada Kamis (15/5), bertempat di Aula Linggangan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru.

Audiensi ini menjadi wadah penyampaian aspirasi, khususnya dari Dewan Adat Banjar (DAB), sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen dan penguatan literasi hukum terkait peredaran produk makanan dan minuman kedaluwarsa.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumnaker) Sartono, perwakilan Dinas Perdagangan (Disperdagin), Plt. Kabag Hukum Setda Banjarbaru serta unsur terkait lainnya.

Dalam forum ini, berbagai masukan dan aspirasi disampaikan, antara lain pentingnya aturan yang jelas dan pengawasan ketat terhadap pelaku usaha mikro agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik pelaku usaha maupun konsumen. Para peserta juga menekankan perlunya pembinaan hukum serta peningkatan literasi kepada pelaku UMKM, agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan produk yang aman dan layak konsumsi.

Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky, menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah bagian dari amanat Undang-Undang, dan DPRD siap mengambil peran aktif dalam hal ini.

“DPRD akan memaksimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran, serta mendorong pembentukan regulasi yang berpihak kepada pelaku UMKM dan perlindungan konsumen,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskopumnaker Kota Banjarbaru, Sartono, menyampaikan bahwa meski dinas yang dipimpinnya tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengawasan produk, mereka tetap berkomitmen untuk mendukung UMKM melalui koordinasi lintas dinas.

“Kami memang tidak punya fungsi pengawasan langsung, tapi kami siap bekerja sama dengan dinas terkait agar pembinaan dan pengawasan UMKM bisa ditingkatkan,” jelas Sartono.

Ia juga menyinggung keterbatasan anggaran sebagai salah satu kendala dalam melakukan pembinaan secara menyeluruh. Namun demikian, pihaknya tetap akan mengupayakan optimalisasi dukungan dan sinergi dengan berbagai pihak agar UMKM di Banjarbaru bisa terus tumbuh secara sehat dan berdaya saing.

Audiensi ini menjadi langkah awal yang penting dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib hukum dan aman bagi konsumen. (ms)