DPRD dan Pemkab Tapin Sepakati Perda Pajak dan Retribusi

Dalam sambutannya, H. Yamani menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Tapin atas dukungan serta persetujuan terhadap raperda tersebut.

“Persetujuan ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan retribusi, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi di Kabupaten Tapin,” ujarnya.

Menurut Bupati, peningkatan PAD menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah ke depan. Hal itu sejalan dengan visi Kabupaten Tapin, yakni “Maju Banuanya, Baiman Warganya”.

Ia juga menegaskan bahwa berbagai masukan, catatan dan koreksi yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD selama pembahasan akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Semua saran dan masukan dari dewan akan kami tindaklanjuti sebagai bagian dari penyempurnaan kebijakan ini,” tegasnya.

H. Yamani menjelaskan, setelah disepakati bersama, pemerintah daerah wajib menyampaikan perda tersebut kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat tiga hari kerja setelah penetapan. Ketentuan itu mengacu pada Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan disahkannya regulasi tersebut, pemerintah berharap pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tapin dapat berjalan lebih optimal, transparan dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. (ki)