RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penting yang mencakup Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sekaligus jawaban dari Pj Wali Kota Banjarbaru atas pandangan fraksi-fraksi tersebut.
Rapat juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Graha Paripurna Lantai 3 Gedung DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (18/6).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra dan dihadiri oleh Pj Wali Kota Banjarbaru, Subhan Noor Yaumil, Pj Sekda, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta pejabat struktural dari seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dalam rapat, seluruh fraksi di DPRD menyampaikan pandangan kritis dan konstruktif terhadap pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Selanjutnya, Pj Wali Kota memberikan tanggapan atas berbagai catatan strategis yang disampaikan, sebagai bagian dari proses akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan daerah.
Puncak agenda rapat ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2025 yang menjadi pijakan awal dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Dengan penandatanganan ini, kami berharap sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga, demi pembangunan yang lebih terarah dan pelayanan publik yang semakin berkualitas,” ujar Ketua DPRD.
Rapat Paripurna ini mencerminkan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (ms)
Leave a comment