BALANGAN – DPRD Balangan menggelar rapat paripurna beragendakan mendengar jawaban serta tanggapan bupati atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021, Selasa (12/7).
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan didampingi kedua Wakil DPRD dan dihadiri Bupati Balangan Abdul Hadi, Forkopimda, Sekda Sutikno, serta sejumlah kepala SKPD dan anggota dewan lainnya.
Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan menyampaikan, fraksi-fraksi DPRD telah menyampaikan pandangan umum terkait pertanggungjawaban Pemkab Balangan terhadap APBD tahun 2021.
Seperti disampaikan juru bicara fraksi-fraksi, Rusdin Barhiwan, menyebutkan, ada beberapa hal yang menjadi catatan berkenaan dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Diantaranya masih banyaknya dana silpa, terutama untuk operasional belanja pegawai. Masih banyaknya realisasi anggaran yang kurang maksimal terutama bidang Infrasturktur. Kemudian adanya beberapa proyek tender yang pengerjaannya hanya beberapa persen dari anggaran bahkan putus kontrak.
“Ini menjadi perhatian kita, karena sangat dirasa berdampak bagi masyarakat pengguna fasilitas tersebut dan dapat menghambat percepatan pembangunan di Kabupaten Balangan,” ujarnya.
Sedangkan dalam penyusunan rencana anggaran belanja untuk penganggaran ke depan, bisa lebih optimal. Sehingga apa yang menjadi program prioritas pemerintah sekarang bisa benar-benar terlaksana sebagaimana yang diharapkan.
Diharapkan, juga agar diberikan kepercayaan yang penuh kepada pejabat pejabat pengelola teknis kegiatan tidak adanya intervensi baik oleh atau kelompok– perorangan, kelompok tertentu, baik oleh pejabat di atasnya ataupun oleh atas nama lembaga.
“Beri kebebasan sepenuhnya kepada pejabat teknis dalam melakukan tugas, tetapi penuh tanggungjawab dan professional,” ungkapnya.
Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan, atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, mengungkapkan, minimnya penyerapan anggaran pada TA 2021 disebabkan oleh beberapa faktor.
Diantaranya penutupan kas waktu regroufing dinas, itu pasti sudah mempengaruhi karena berapa bulan tidak bisa melakukan penyerapan anggaran.
“Kemudian, pada bulan Desember lalu kita dihadapkan bencana banjir. Sehingga banyak pihak ketiga yang ingin mengerjakan proyek perlu bahan-bahan, tetapi terkendala karena kondisi alam,” ujarnya.
Ke depan, tambahnya, pihaknya bersama sekretaris daerah akan selalu melakukan asesmen. Sehingga serapan anggaran benar-benar menjadi fokusnya. (humasdprdbalangan/bii)
Leave a comment