RETORIKABANUA.ID, Balangan – Pemerintah Kabupaten Balangan bersama DPRD Balangan resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Persetujuan tersebut ditetapkan melalui rapat paripurna DPRD Balangan pada Jumat (28/11), yang dihadiri langsung oleh Bupati Balangan, Abdul Hadi dan Ketua DPRD Balangan, Linda Wati.
Bupati Balangan, Abdul Hadi, mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pemerintah daerah harus melakukan dua kali rasionalisasi anggaran. Hal ini dipicu oleh kebijakan pemerintah pusat serta penyesuaian terhadap KUA-PPAS yang sudah disepakati sebelumnya.
“Pertama saat APBD masih berjalan, kebijakan pusat membuat seluruh daerah terkena dampaknya. Kedua, kita kembali merasionalisasi KUA-PPAS karena adanya pengurangan transfer pusat ke daerah,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa proyeksi APBD 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024.
“Puncak APBD kita di 2024 mencapai sekitar Rp4,7 triliun, sementara proyeksi APBD 2026 hanya sekitar Rp2,5 triliun. Artinya hampir Rp2,3 triliun hilang dalam dua tahun. Ini penurunan yang sangat tajam,” tegas Abdul Hadi.
Dengan kondisi tersebut, ia menekankan bahwa seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memfokuskan anggaran pada program-program yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan memberi dampak langsung kepada masyarakat.
Salah satu program yang sempat terdampak penyesuaian adalah pengiriman mahasiswa ke luar negeri. Namun beberapa program prioritas tetap dipertahankan, termasuk Beasiswa 1000 Sarjana.
“Jadi kita memilih mana yang benar-benar prioritas. Alhamdulillah, meski APBD turun tajam, program Beasiswa 1000 Sarjana tetap bisa kita anggarkan,” ujarnya.
Abdul Hadi berharap APBD 2026 mampu menjawab berbagai isu strategis dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Mudahan persetujuan APBD ini menjadi respon konkret atas kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan tantangan yang akan dihadapi ke depannya,” tutupnya. (asr)
