RETORIKABANUA.ID, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (18/11), di Jakarta.
Kegiatan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, bertujuan memperdalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
FGD tersebut menjadi forum koordinasi dan konsultasi untuk mendapatkan masukan dari pemerintah pusat, khususnya mengenai kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah. Hal ini penting agar penyusunan APBD 2027 sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku.
Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, menegaskan bahwa pembahasan rancangan APBD harus dilakukan secara cermat, terukur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, anggaran daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kami ingin memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan dalam APBD 2027 benar-benar memiliki manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan aturan-aturan yang ada,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Banggar DPRD Kalsel menghadirkan Shalia Allamah Jioya, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda sekaligus Subkoordinator Seksi Wilayah IA, Subdirektorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, sebagai narasumber.
Shalia memberikan pemaparan mengenai berbagai aspek perencanaan dan penganggaran daerah. Materi tersebut menjadi bahan pendalaman bagi Banggar DPRD Kalsel dan TAPD dalam menyusun rancangan APBD tahun anggaran mendatang.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD harus memperhatikan keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, seluruh tahapan penganggaran juga harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Perencanaan dan penganggaran daerah harus saling terintegrasi. Setiap alokasi anggaran perlu diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan,” jelasnya.
Melalui FGD ini, DPRD Kalsel berharap pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
Dengan perencanaan yang matang, transparan, dan akuntabel, APBD 2027 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen anggaran, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan yang efektif serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (hm)
