RETORIKABANUA.ID, Kandangan – Keterbatasan armada pemadam kebakaran menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat yang diserap Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kartoyo, saat melaksanakan reses di Desa Sungai Garuda, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Rabu (11/11).
Dalam pertemuan yang sekaligus menjadi penutup Reses Masa Sidang III Tahun 2026 tersebut, warga mengusulkan agar setiap desa memiliki Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) sendiri. Usulan ini dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran, terutama setelah sejumlah wilayah di HSS terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kartoyo mengatakan, Kabupaten HSS termasuk daerah yang mengalami dampak cukup parah akibat karhutla. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sarana dan prasarana pemadam kebakaran semakin mendesak.
Namun, keinginan masyarakat untuk membentuk BPK di setiap desa masih terkendala keterbatasan unit pemadam kebakaran.
“Kita sudah menyelesaikan reses di 16 titik. Hari ini kita membahas kondisi pascakarhutla, karena Hulu Sungai Selatan termasuk daerah yang terdampak cukup parah. Selain BPK yang sudah ada, masing-masing desa juga ingin membentuk BPK sendiri, tetapi yang menjadi kendala adalah ketersediaan unit pemadamnya,” ujar Kartoyo.
Menurutnya, keinginan masyarakat membentuk BPK di tingkat desa merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan lingkungan dan warga sekitar. Keberadaan relawan pemadam kebakaran juga memiliki peran penting dalam membantu penanganan kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun wilayah yang sulit dijangkau.
Menanggapi aspirasi tersebut, Kartoyo menyatakan akan mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi untuk mencari solusi atas kebutuhan armada pemadam kebakaran.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengusulkan dukungan unit pemadam melalui pemerintah provinsi maupun mengajukan proposal kebutuhan sarana kepada instansi terkait di tingkat kabupaten.
“Ini memang harus dicarikan solusi. Mungkin nanti ada dukungan unit dari provinsi, atau proposal dari BPK-BPK ini bisa dimasukkan ke BPBD maupun Kesra agar mendapat perhatian dari pemerintah kabupaten ataupun provinsi,” jelasnya.
Selain menyoroti kebutuhan armada, Kartoyo juga memberikan apresiasi kepada para relawan pemadam kebakaran yang selama ini menjadi garda terdepan dalam penanganan karhutla.
Menurutnya, para relawan telah menunjukkan dedikasi dan kepedulian yang tinggi dalam membantu masyarakat, bahkan harus menghadapi berbagai risiko saat menjalankan tugas pemadaman.
“Mereka sangat luar biasa saat melakukan pemadaman karhutla. Mereka menjadi garda terdepan, bahkan sampai rela berkorban,” ungkapnya.
Kartoyo menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun selama pelaksanaan reses di 16 titik akan menjadi bahan perjuangan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Berbagai usulan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Penutupan reses di Desa Sungai Garuda sekaligus mengakhiri rangkaian kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang berlangsung selama delapan hari, sejak 4 hingga 11 November 2026.
Melalui kegiatan reses ini, diharapkan berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk penguatan sarana pemadam kebakaran di tingkat desa, dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah. (hm)
