KOTABARU – Bagi masyarakat Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kotabaru, pembangunan infrastruktur bukan sekadar persoalan fisik, melainkan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan penghidupan warga.
Harapan masyarakat tertuju pada tiga kebutuhan utama, yakni jalan penghubung antardesa, jalan usaha tani, serta ketersediaan air bersih yang layak dan berkelanjutan.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dari Daerah Pemilihan Kalsel 6, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, menilai kebutuhan tersebut harus mendapat perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, keterhubungan wilayah merupakan salah satu kunci untuk membuka akses pelayanan, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus menggerakkan perekonomian desa.
“Warga Pamukan Utara merindukan infrastruktur yang saling terhubung. Jalan antardesa dan jalan usaha tani akan membantu aktivitas masyarakat, sementara ketersediaan air bersih menyangkut kebutuhan dasar sehari-hari,” ujar Bang Dhin.
Ia menegaskan, pembangunan jalan tidak semestinya dipandang sebagai proyek yang berdiri sendiri. Infrastruktur harus direncanakan secara terintegrasi agar mampu menghubungkan permukiman, kawasan pertanian, dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Terlebih bagi petani, keberadaan jalan usaha tani menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas produksi hingga memperlancar pengangkutan hasil panen.
Di sisi lain, Bang Dhin mengingatkan bahwa kebutuhan air bersih juga harus ditempatkan sebagai prioritas. Sebab, akses terhadap air yang layak merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi jalan, jalur penghubung antardesa, serta kebutuhan sarana air bersih di wilayah Pamukan Utara.
Hasil pendataan tersebut diharapkan menjadi pijakan dalam menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Bang Dhin juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, termasuk kejelasan kewenangan penanganan infrastruktur, agar program pembangunan dapat berjalan selaras dan berkesinambungan.
“Harapan masyarakat ini perlu ditindaklanjuti dengan perencanaan dan langkah konkret. Infrastruktur yang terhubung dan akses air bersih yang layak akan sangat berarti bagi kehidupan warga Pamukan Utara,” tegasnya.
Menurut Bang Dhin, aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan pembangunan, tetapi harus menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah.
Sebab, pembangunan yang bermakna bukan semata tentang seberapa panjang jalan yang dibangun atau seberapa banyak fasilitas yang tersedia, melainkan seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
