RETORIKABANUA.ID, Balangan – DPRD Kabupaten Balangan menyoroti kendala administrasi dalam proses klaim BPJS Ketenagakerjaan. Dewan meminta kelengkapan dokumen tidak menjadi penghambat masyarakat untuk mendapatkan hak jaminan sosial.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kabupaten Balangan bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Barabai dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Balangan, Senin (10/8).
RDP digelar sebagai tindak lanjut atas keluhan masyarakat yang klaim BPJS Ketenagakerjaannya belum dapat diproses karena masih ada dokumen persyaratan yang belum lengkap.
Hampir seluruh anggota DPRD Balangan hadir dalam rapat tersebut. Mereka menilai persoalan administrasi perlu segera diatasi agar masyarakat tidak kehilangan hak hanya karena kurang informasi atau dokumen kepesertaan yang belum lengkap.
Perwakilan BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan, pengajuan klaim # membutuhkan sejumlah dokumen. Di antaranya kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, akta kematian, Kartu Keluarga (KK), akta atau buku nikah, buku rekening aktif, serta formulir pengajuan klaim.
“Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak bisa melakukan klaim,” jelas perwakilan BPJS Ketenagakerjaan.
Persyaratan tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Balangan, Supianor. Ia mengatakan masih ada masyarakat, khususnya di Kecamatan Halong, yang mengalami kesulitan melengkapi dokumen administrasi.
Menurut Supianor, kelengkapan dokumen seharusnya dipastikan sejak masyarakat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jangan sampai keluarga baru mengetahui pentingnya dokumen tersebut setelah terjadi musibah dan mereka membutuhkan manfaat jaminan sosial.
“Saya minta kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas terkait untuk menginformasikan kepada peserta yang belum lengkap agar segera melengkapi persyaratan. Sehingga jika terjadi meninggal dunia, klaim bisa langsung diproses,” tegasnya.
Ia juga meminta BPJS Ketenagakerjaan bersama pemerintah daerah lebih aktif melakukan pendataan dan sosialisasi hingga ke masyarakat.
Menurutnya, peserta perlu mendapat informasi yang jelas mengenai dokumen yang wajib dimiliki, termasuk dokumen yang harus diperbarui jika terjadi perubahan data.
“Jangan sampai masyarakat sudah menjadi peserta, tetapi ketika membutuhkan haknya justru terkendala karena dokumen yang belum lengkap. Ini harus diantisipasi sejak awal,” ujarnya.
DPRD Balangan juga mendorong pembaruan data peserta dilakukan secara berkala. Dengan begitu, peserta yang masih memiliki kekurangan dokumen dapat diketahui lebih awal dan diberi kesempatan untuk melengkapinya.
Langkah tersebut dinilai penting agar masalah administrasi tidak baru diketahui saat masyarakat mengajukan klaim, terutama ketika sedang membutuhkan bantuan setelah mengalami musibah.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Kerja dan Hubungan Industrial Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja Kabupaten Balangan, Slametno, memastikan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Kami akan segera melakukan update data peserta dan melakukan sosialisasi untuk persyaratan klaimnya,” ucapnya.
DPRD Balangan menegaskan akan terus mengawal persoalan ini agar masyarakat mendapat kepastian dalam menerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut DPRD, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak cukup hanya dengan terdaftar secara administratif. Masyarakat juga harus dapat menerima manfaat ketika menghadapi risiko seperti kecelakaan kerja atau kematian.
Karena itu, DPRD meminta BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah lebih proaktif memastikan peserta memahami dan memenuhi persyaratan administrasi sejak awal.
Dengan langkah tersebut, proses klaim diharapkan bisa lebih cepat dan hak masyarakat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat benar-benar terlindungi. (asr)
