RETORIKABANUA.ID, Balangan – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balangan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Paringin Selatan, Senin (6/7), dipimpin Ketua DPRD Balangan, Lindawati, didampingi Wakil Ketua I DPRD, Muhammad Rizkan. Hadir pula Ketua TAPD yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Usai rapat, Wakil Ketua I DPRD Balangan, Muhammad Rizkan, mengatakan pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, tingginya SiLPA perlu dikaji agar penyebabnya dapat diketahui dan menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Dari hasil pembahasan ini kita bisa mereviu apa saja yang menyebabkan SiLPA cukup besar. Ini menjadi masukan dalam penyusunan APBD 2026 agar anggaran dapat dimanfaatkan lebih optimal, sehingga program-program prioritas bisa dibiayai dan direalisasikan,” ujarnya.
Rizkan menambahkan, SiLPA tersebut tetap menjadi bagian dari kas daerah dan telah diperhitungkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, mengungkapkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 mencapai sekitar 85 persen, sedangkan SiLPA berada di kisaran 15 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan serapan anggaran pada tahun-tahun berikutnya agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih maksimal.
“Ini menjadi catatan bagi kita ke depan untuk terus meningkatkan realisasi anggaran,” katanya.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Balangan berharap pengelolaan APBD ke depan semakin efektif, tepat sasaran, serta mampu memaksimalkan pelaksanaan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. (mc)
