RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Menyikapi aksi demonstrasi ratusan sopir angkutan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan terkait kelangkaan solar subsidi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU, Kamis (14/5).
Sidak dilakukan bersama Satgas BBM yang melibatkan unsur TNI, Polri, serta sejumlah stakeholder terkait. Kegiatan dipimpin langsung oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan.
Kegiatan diawali dari Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel sebelum tim bergerak ke sejumlah titik pemantauan guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.
Sidak ini merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, sebagai langkah cepat pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM subsidi, khususnya Solar dan Biosolar.
Beberapa lokasi yang menjadi sasaran pemantauan di antaranya SPBKB Trikora, SPBKB Guntung Manggis, SPBU Landasan Ulin Tengah, sejumlah SPBU di kawasan Basirih, hingga SPBU Gambut.
Ariadi Noor mengatakan, pemerintah ingin memastikan pasokan BBM tetap tersedia dan distribusinya merata kepada masyarakat.
“Atas arahan Bapak Gubernur Kalsel, H. Muhidin, kami diminta segera melakukan pemantauan dan sidak langsung ke SPBU untuk memastikan pasokan BBM aman serta distribusinya berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin masyarakat menjadi korban akibat adanya penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
“Kita ingin memastikan pasokan BBM tersedia dan pendistribusiannya benar-benar merata kepada masyarakat. Pemerintah tidak ingin masyarakat terbebani akibat penyalahgunaan pengelolaan BBM di SPBU,” katanya.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi BBM perlu terus diperkuat, terlebih kondisi geopolitik global juga berpengaruh terhadap sektor energi dan distribusi BBM nasional.
Dari hasil sidak di sejumlah SPBU, tim gabungan tidak menemukan indikasi penyelewengan maupun praktik pelangsiran BBM subsidi. Antrean kendaraan juga terpantau berjalan tertib dan terkendali.
“Secara umum hasil sidak hari ini cukup baik. Tidak ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM dan antrean di SPBU juga relatif tertib,” jelas Ariadi.
Selain melakukan pemantauan, tim juga memberikan edukasi kepada pengelola SPBU agar tetap mematuhi aturan distribusi BBM subsidi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah juga menyoroti pentingnya penerapan sistem barcode di SPBU Pertamina untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Menurut Ariadi, sistem barcode membantu pencatatan distribusi berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sehingga penyaluran lebih terukur.
“SPBU yang tidak menerapkan sistem barcode justru bisa dirugikan karena suplai dari Pertamina disesuaikan dengan data penyaluran,” ungkapnya.
Terkait adanya laporan dugaan pungutan liar di sejumlah SPBU, pemerintah menegaskan akan mengambil tindakan apabila praktik tersebut merugikan masyarakat dan sopir angkutan. Pemprov Kalsel memastikan pengawasan distribusi BBM akan terus dilakukan secara berkala, baik melalui sidak terbuka maupun tertutup bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum.
“Kegiatan ini akan terus kami lakukan untuk memastikan distribusi BBM di Kalimantan Selatan berjalan baik dan masyarakat tidak dirugikan,” tutup Ariadi. (ms)
