RETORIKABANUA.ID, Banjar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kependudukan melalui penguatan koordinasi serta pemanfaatan data yang terintegrasi.
Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dibuka oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, di Kawasan Wisata Kampung Putra Bulu, Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Rabu (13/5).
Kegiatan yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kalsel ini bertujuan memperkuat tata kelola informasi administrasi kependudukan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan di seluruh wilayah Kalsel.
Dalam sambutan tertulis Gubernur H. Muhidin yang dibacakan Sekdaprov Kalsel, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rakor tersebut sebagai langkah strategis dalam menyamakan persepsi dan menyelaraskan program kerja antarinstansi.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel, saya menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan rapat koordinasi ini. Pertemuan ini penting untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan program kerja, serta mencari solusi atas berbagai tantangan administrasi kependudukan,” ujarnya.
Gubernur menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan fondasi utama dalam pelayanan publik. Data yang akurat, mutakhir dan terintegrasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah.
“Administrasi kependudukan adalah dasar dari segala pelayanan publik. Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting untuk perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, hingga penegakan hukum,” lanjutnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data kependudukan di era digital dengan tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui rakor ini, Pemprov Kalsel berharap terjalin koordinasi yang lebih erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam sinkronisasi data kependudukan.
“Setiap warga negara di Kalsel harus memiliki identitas kependudukan yang legal dan tercatat secara akurat dalam sistem administrasi kependudukan,” tegasnya.
Gubernur juga mendorong pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung berbagai sektor layanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, sosial, hingga perbankan, agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif.
Ia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana diskusi dan penguatan pemahaman.
“Manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan menggali informasi sebanyak-banyaknya agar hasilnya dapat diimplementasikan di unit kerja masing-masing,” katanya.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kalsel, Dewi Fuziarti, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, rakor ini menjadi wadah penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antarinstansi.
Ia menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola data kependudukan yang akurat, terpadu dan aman.
“Kami berharap hasil rakor ini dapat diimplementasikan di daerah masing-masing sehingga pelayanan administrasi kependudukan semakin cepat, tepat dan berkualitas,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemprov Kalsel juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Disdukcapil kabupaten/kota berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan inovasi dalam pelayanan administrasi kependudukan.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan Ditjen Dukcapil Kemendagri, Ashari, yang membahas pemanfaatan data kependudukan serta aspek keamanan informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan terintegrasi.
Kegiatan ini turut dihadiri pejabat Pemprov Kalsel, narasumber, kepala Disdukcapil kabupaten/kota se-Kalsel, serta para peserta rapat dan undangan lainnya. (ms)
