RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kalsel), terus berupaya untuk meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebagai bagian dari pengukuran capaian penanggulangan bencana di Kalsel. Hal ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) Perhitungan IKD Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2024 yang diselenggarakan di Banjarmasin, pada Senin (25/11).
Kepala BPBD Kalsel, R Suria Fadliansyah, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bambang Mulyadi, mengungkapkan bahwa IKD Kalsel pada tahun 2023 mencapai 0,53 poin, yang merupakan rata-rata capaian dari seluruh kabupaten/kota di provinsi ini.
“Kami mengharapkan agar IKD kita tidak menurun dari 0,53 poin, bahkan bisa mencapai minimal 0,55 poin pada tahun 2024,” ujarnya saat membuka acara tersebut.
Bambang menekankan pentingnya FGD ini karena berkaitan dengan isu kebencanaan yang mendapat perhatian tidak hanya dari pemerintah daerah dan pusat, tetapi juga dari lembaga internasional.
“Isu kebencanaan ini merupakan isu nasional dan internasional. Ketika IKD di daerah naik, maka secara langsung itu akan membawa dampak positif,” katanya.
Dalam upayanya untuk meningkatkan ketahanan bencana, BPBD Kalsel mendorong BPBD kabupaten/kota untuk menjadikan ketahanan bencana sebagai perhatian utama. Bambang berharap kepala daerah di seluruh kabupaten/kota di Kalsel nantinya dapat mencantumkan isu ketahanan bencana dalam visi dan misi mereka.
Selain itu, Bambang menambahkan bahwa isu adaptasi terhadap perubahan iklim, yang menjadi salah satu topik penting dalam perencanaan pembangunan, perlu dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel Tahun 2025-2029.
“Sebelum RPJMD tersebut ditetapkan, kami berharap ketahanan bencana menjadi bagian penting dalam perhatian bersama,” ujarnya.
FGD ini dilaksanakan selama dua hari, 25-26 November 2024, dengan tujuh sesi yang diikuti oleh 40 peserta, yang terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala SKPD terkait di Pemprov Kalsel, badan dan lembaga terkait, organisasi kemasyarakatan, serta kepala BPBD kabupaten/kota se-Kalsel. (ms)
Leave a comment