RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, memimpin rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel, Roy Rozali Anwar, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung, Sabtu (9/11) bertempat di Gedung DPRD Prov. Kalsel lantai 4.
Rapat ini digelar berdasarkan surat undangan dari Ketua DPRD Kalsel Nomor 005/1481/DPRD yang dikeluarkan pada 1 November 2024, dengan tujuan untuk membahas rencana APBD tahun 2025. Dalam kesempatan itu, Supian HK menekankan pentingnya sinkronisasi antara Banggar DPRD dengan TAPD Kalsel agar hasil rumusan program dan kegiatan yang telah dibahas dalam rapat komisi-komisi DPRD sebelumnya dapat selaras dengan anggaran yang akan disepakati.
“Kami melaksanakan rapat hari ini untuk mengsinkronkan hasil rapat yang terkait dengan program dan kegiatan dengan anggaran yang akan dibahas, dengan harapan akan tercapai kesepakatan bersama,” ungkap Supian HK.
Lebih lanjut, Supian berharap rapat ini dapat membuka ruang diskusi antara Pemda dan DPRD mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan pembahasan Raperda APBD Tahun 2025.
Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rozali Anwar, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa APBD 2025 akan disusun dengan fokus pada kepentingan masyarakat. Alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk program-program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Penyusunan APBD 2025 harus tetap konsisten dengan visi dan misi pembangunan daerah, dan harus diselaraskan dengan sasaran serta kebijakan pemerintah pusat yang ditetapkan sejak 2020,” ujar Roy.
Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting untuk memastikan proses pembahasan Raperda APBD 2025 berjalan lancar, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik bagi pembangunan Kalimantan Selatan. Dengan demikian, APBD 2025 diharapkan menjadi instrumen yang kuat untuk mendorong kemajuan, keadilan, dan pemerataan pembangunan di provinsi ini.
Rapat ini menegaskan komitmen bersama untuk mengembangkan Kalimantan Selatan melalui anggaran yang pro-rakyat dan mendukung tujuan pembangunan jangka panjang daerah. (ms)
Leave a comment