TANAH BUMBU – Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu sampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2023 pada rapat paripurna yang dipimpin Wakil ketua II DPRD Tanah Bumbu Agoes Rakhmady, Selasa(4/10/22).
Paripurna ini dihadiri Wakil Ketua I DPRD Tanbu Said Ismail Khollil Alydrus beserta puluhan anggota dewan lainnya, Sekretaris Daerah Dr H Ambo Sakka, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD di lingkungan jajaran dan pihak terkait lainnya.
Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum tersebut melalui juru bicara masing-masing fraksi.
Fraksi PAN-Demokrat melalui juru bicara Rejekinta Ompusunggu, menyarankan apabila terjadi defisit yang melebihi estimasi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan, pemerintah daerah agar membuat program skala prioritas sebesar jumlah belanja daerah.
Sehingga, pada saat terjadi defisit anggaran, hanya dilakukan dengan menunda program dan melaksanakan program skala prioritas.
Selanjutnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan juru bicara Haris Fadilah, mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata.
Diharapkan pariwisata sebagai sektor unggulan memberikan dampak ekonomi dan peningkatan PAD. Diantaranya pengembangan seni budaya, pengembangan tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal di desa-desa?
Sementara, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicara Fathur Rokhman, meminta agar pemerintah faerah melampirkan atau menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disepakati untuk dijadikan dasar dalam pembahasan RAPBD 2023, sesuai amanat Permendagri No 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD.
Kemudian, Fraksi PDI-Perjuangan yang dijuru bicarai Asri Noviandani, meminta disiapkan rekap data terkini perolehan PAD dari sektor tersebut dan pemerintah faerah siap memberikan data perolehan PAD dari sektor pajak dan retribusi.
Terakhir, penyampain dari Fraksi Gerindra yang dijuru bicarai Wahyudi Ariswinarka, meminta penjelasan terkait dengan RAPBD 2023, baik dari segi pendapatan dan realisasi.
Pimpinan rapat merangkum beberapa kesimpulan, diantaranya semua fraksi dapat menerima Raperda tentang APBD TA 2023 dengan catatan, usul, serta saran-saran yang tidak mengacu dengan peraturan di atas untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. (*/thr)
Leave a comment