KOTABARU – Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis menyampaikan beberapa masukan saat duduk bersama dengan Pemkab Kotabaru, Apkasindo dan petani sawit, Selasa (17/5).
Saran itu disampaikan Syairi usai mendengar aspirasi petani sawit yang disampaikan perwakilan Apkasindo Kotabaru ketika menggelar demo di lapangan Siring Laut.
Adapun saran Syairi, terkait harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang tidak stabil, karena terus berubah-ubah. Dinas Pertanian Kotabaru diminta agar melakukan evaluasi dan disampaikan ke pemerintah provinsi terkait persoalan tersebut.
“Saya juga menghendaki dibentuk Tim Satgas Pengawasan terkait harga TBS ini. Satgas ini yang nanti menegur langsung PKS-PKS yang nakal,” pintanya kepada Sekdakab Said Akhmad yang juga hadir dalam pertemuan itu.
Syairi menginginkan pernyataan sikap bersama untuk meminta evaluasi terhadap Permentan Nomor 1 Tahun 2018, agar mengakomodir perlindungan petani sawit swadaya di daerah.
“Karena petani sawit swadaya kita ini tidak diakui, sehingga mereka sangat lemah. Menurut Permenpan itu hanya petani mitra dan plasma, ” ungkapnya.
Pemerintah daerah saat ini mestinya hadir di tengah masyarakat pasca menjamurnya petani sawit swadaya di Kotabaru, sekitar 40 persen dari total kebun yang ada di Kotabaru.
“Maksud saya, hadirnya pemda disini melalui Perusda, saat terjadi situasi seperti sekarang, bisa diatasi dengan cepat melalui BUMD atau Perusda memiliki PKS sendiri, ” ujarnya
Syairi juga meminta agar surat yang dikirimkan Bupati Kotabaru ke Gubernur Kalsel nanti agar dibuat tembusan ke DPRD Kotabaru.
“InsyaAllah jika surat ini jadi, minggu depan kami konsultasi ke DPR RI, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, terkait penguatan kawan-kawan Apkasindo yang hari ini sudah berangkat ke Jakarta,” ungkapnya. (abd)
Leave a comment