BANJARMASINJAKARTAKALSEL

Wakil Ketua DPRD Dan Komisi I Bertandang Ke BNPB Pusat, Sinkronisasi Bantuan Hibah

641

Jakarta – Untuk mendukung sinkronisasi percepatan bantuan Dana Hibah, Wakil Ketua bersama rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM bertandang ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jum’at, (18/08).

Dalam kesempatan ini Wakil Ketua DPRD M. Syaripuddin, SE, mengatakan tujuan kedatangan rombongan ke BNPB ingin mengetahui bagaimana proses alur permohonan atau pengusulan di BNPB Pusat.

“setiap kabupaten/kota yang mengajukan harus dapat rekomendasi dari provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi disampaikan ke BNPB. Tentu memerlukan kerja bersama agar usulan itu bisa terealisasi dan prosesnya bisa cepat,” ucap Politisi PDI Perjuangan Kalsel itu.

Kemudian, ia berharap kedepannya BPBD pusat bersama provinsi dan kabupaten/kota bisa melakukan pertemuan agar beberapa kerjasama dapat cepat terealisasi.

“nanti mungkin ke depan BPBD bersama dengan provinsi dan kabupaten/kota bisa melakukan pertemuan, merumuskan agar ini bisa dikerjakan secara bersama-sama dan mengusulkan ke BNPB pusat sehingga berjalan dengan baik”, tambahnya.

Terkait beberapa usulan yang tertunda, akibat pergantian Direktur Perencanaan Rehabilitas dan Rekontruksi BNPB, Bang Dhin sapaan akrab M. Syaripuddin mengungkapkan, terkait usulan-usulan sebelumnya, kendalanya di mana, problemnya apa, inilah yang harus kita selesaikan dengan pihak-pihak terkait atau stakeholder terkait. Karena disini juga disampaikan tadi bahwa keterlibatan kabupaten/kota ke provinsi juga harus bisa sama-sama, tidak hanya BPBD kabupaten/kota saja yang berangkat ke sini untuk mengusulkan dan lain-lain, tapi harus bersama-sama dengan BPBD Provinsi, sehingga kelihatan bahwa ini adalah kerja bersama untuk satu permohonan yang bisa direalisasikan oleh pusat, tandasnya.

Sementara itu BPBD Provinsi Kalsel Suria Fadliansyah mengatakan alasannya ke BPBD ingin mengetahui sejauh mana proposal yang diajukan kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2020.

“Ternyata ada beberapa tahapan yang harus dilewati sampai sekarang, kami berharap nanti mudah-mudahan kami BPBD Provinsi Kalimantan Selatan bersama kabupaten/kota nanti, setiap ada usulan apa yang dikatakan oleh pak Wakil Ketua DPRD kami bisa mengawal juga, sama-sama ikut andil untuk memonitor kegiatan usulan tersebut”, tegasnya.

Suria Fadliansyah juga menghimbau kepada BPBD kabupaten/kota jika ada usulan agar bisa saling bertukar pendapat bersama BPBD Provinsi Kalsel.

“Himbauan kita mudah-mudahan nanti kabupaten/kota bisa bersinergi dengan kita, jika ada usulan kita kaji bersama, sehingga tahapan-tahapannya tidak terlalu panjang lagi”, tutupnya.

Leave a comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Banjarmasin Raih Dua Terbaik I, Bawa Pulang Rp. 2 Miliar dan 300 Bedah Rumah

RETORIKABANUA.ID, Balikapapan – Pemerintah Kota Banjarmasin meraih dua penghargaan Terbaik I dalam...

Evaluasi APBD Kalsel 2025: Belanja Terserap 82,76 Persen, SILPA Tembus Rp2,97 Triliun

BANJARBARU – Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2025 tercatat...

Gubernur Pemprov Kalsel Cek Karhutla Pengayuan, Suhu Bara Gambut Turun 90 Deraja

RETORIKABANUA.ID, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin meninjau langsung penanganan kebakaran...

Pemprov Kalsel Perkuat Aset Daerah, Enam Wilayah Terima Program Rp. 687 Miliar

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima kunjungan spesifik Komisi...