RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 mencapai angka fantastis, yakni sebesar Rp. 2,9 triliun. SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan pembiayaan netto terhadap realisasi belanja serta pengeluaran pembiayaan dalam satu tahun anggaran.
Besarnya SILPA ini memunculkan beragam penafsiran. Di satu sisi, bisa menjadi indikator efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran. Namun di sisi lain, juga bisa menandakan adanya persoalan dalam perencanaan atau eksekusi anggaran.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, atau yang akrab disapa Bang Dhin, menyampaikan pandangan kritis terhadap kondisi tersebut. Menurutnya, besarnya SILPA bisa mencerminkan dua hal: efisiensi penggunaan anggaran atau belum optimalnya pelaksanaan program oleh Pemprov.
“Umumnya ada banyak faktor penyebab SILPA. Mulai dari kegiatan yang tidak terlaksana hingga akhir tahun, efisiensi belanja, pendapatan yang melebihi target, transfer dana pusat yang terlambat, hingga kendala regulasi atau revisi kebijakan,” ujar Bang Dhin.
Bang Dhin menekankan agar pemerintah provinsi mampu memanfaatkan SILPA tersebut secara bijak untuk pembangunan daerah, dengan perencanaan yang lebih realistis pada tahun anggaran selanjutnya. Ia menyarankan agar anggaran diarahkan pada program-program strategis dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Perlu percepatan realisasi belanja sejak awal tahun, dengan proyeksi pendapatan yang berbasis potensi riil. Sinergi antara eksekutif dan legislatif juga penting, agar dana bisa dialokasikan secara tepat ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pertanian dan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Selain itu, Bang Dhin juga mendorong adanya pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran, untuk memastikan akuntabilitas dan kebermanfaatan dana publik tersebut. (ms)
Leave a comment