KOTABARUPemkab Kotabaru

Pemkab Kotabaru Evaluasi Pelayanan Publik, Dorong Birokrasi Lebih Responsif

11

RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih cepat, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu langkah yang dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang digelar di Aula Masjid Apung, kawasan Siring Laut Kotabaru, Rabu (18/11).

Kegiatan ini diikuti perwakilan perangkat daerah, kecamatan, puskesmas, serta pejabat dan staf terkait di lingkungan Pemkab Kotabaru.

FGD tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik sekaligus memberikan pendampingan kepada aparatur pemerintah agar semakin memahami standar pelayanan dan penerapan reformasi birokrasi di masing-masing unit kerja.

Dalam sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru yang disampaikan Asisten III, Anang Muhammad Zen, ditegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Menurutnya, perbaikan pelayanan tidak boleh hanya sebatas memenuhi persyaratan administrasi. Lebih dari itu, pemerintah harus mampu menghadirkan sistem pelayanan, budaya kerja, dan hasil yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sejalan dengan visi Kotabaru Hebat.

Ia juga mengingatkan seluruh aparatur agar menjadi penggerak perubahan dengan mengedepankan integritas, kedisiplinan, profesionalisme, keramahan, serta kemampuan merespons kebutuhan masyarakat.

Selain itu, inovasi dalam pelayanan juga perlu terus dikembangkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

Anang Muhammad Zen turut mengapresiasi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti diskusi secara aktif, termasuk menyampaikan pertanyaan dan berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, materi dan hasil evaluasi yang diperoleh dapat diterapkan di masing-masing perangkat daerah.

FGD ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang reformasi birokrasi dan perencanaan pembangunan.

Narasumber utama di antaranya Akhmad Hasmy, selaku Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan I, serta Irwan Yunizar, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotabaru melalui Bidang Komunikasi Publik juga menyampaikan materi mengenai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). Materi tersebut disampaikan mewakili Kepala Diskominfo Kotabaru, Hendra Indrayana.

Pembahasan SP4N-LAPOR! menitikberatkan pada pentingnya kanal pengaduan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah.

Pengaduan yang masuk diharapkan tidak hanya ditindaklanjuti, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengetahui kekurangan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan.

Sementara itu, Ketua Panitia, M. Octo Brahma Yogayana, mengatakan FGD ini merupakan bagian dari upaya mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, evaluasi secara berkala diperlukan agar berbagai kekurangan dalam pelayanan dapat segera diperbaiki, sehingga keluhan masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui kanal pengaduan daring, dapat diminimalkan.

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan dokumen standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) sangat penting sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya.

Namun, penyusunan dokumen saja tidak cukup. Hal yang lebih penting adalah perubahan perilaku dan budaya kerja aparatur agar semakin memahami kebutuhan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam evaluasi tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari perbaikan proses bisnis dan penjabaran target kinerja perangkat daerah (cascading), penyusunan serta publikasi standar pelayanan, hingga penguatan budaya kerja aparatur.

Selain itu, pembahasan juga mencakup penerapan sistem pelaporan dugaan pelanggaran (whistleblowing system), pengelolaan konflik kepentingan, optimalisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara daring, serta evaluasi pelayanan publik secara berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Kotabaru berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat koordinasi dan komitmen dalam menghadirkan pelayanan yang sederhana, cepat, transparan dan berkualitas.

Dengan demikian, peningkatan pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru. (mc)

Related Articles

375 Pelajar Ikuti Paskibraka Cup 2026 di Kotabaru

RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Sebanyak 375 pelajar dari tingkat SLTP dan SLTA mengikuti...

Jalan Sehat PGRI Kotabaru Semarak, Hadiah Motor Listrik Jadi Rebutan

RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Ratusan guru dan siswa memadati Lapangan Siring Laut, Kotabaru,...

Pemkab Kotabaru Targetkan SAKIP Naik ke Predikat BB

RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dan...

Dari Jemaah untuk Jemaah, Masjid Baitul Abror Kotabaru Gelar Pasar Murah

RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Masjid Jami Baitul Abror Kotabaru terus memperkuat peran sosialnya...