RETORIKABANUA.ID, Kotabaru – Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) bekerja sama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan SMPN 2 Pulau Laut Utara dan SMAN 1 Pulau Laut Tengah sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Pencanangan ini berlangsung di SMPN 2, Rabu (5/11).
Program ini bertujuan meningkatkan kepedulian siswa terhadap isu-isu kependudukan sekaligus memberikan edukasi mengenai Keluarga Berencana (KB), stunting, bullying, kesehatan reproduksi, pertumbuhan dan jumlah penduduk, pernikahan dini, hingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Melalui SSK, sekolah diharapkan mampu membentuk generasi yang berencana dan berperilaku sehat.
Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Sri Sulistyani, mewakili Pemerintah Kabupaten Kotabaru bersama Perwakilan BKKBN Provinsi, secara resmi mencanangkan SMPN 2 Pulau Laut Utara dan SMAN 1 Pulau Laut Tengah sebagai Sekolah Siaga Kependudukan.
Dalam sambutannya, Sri Sulistyani berharap program ini dapat diadopsi oleh sekolah-sekolah lain di Kabupaten Kotabaru.
“Dimulai dari bapak ibu yang hadir hari ini, semoga ini menjadi contoh bagi sekolah lainnya di Kabupaten Kotabaru,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Sekolah Siaga Kependudukan tidak menambah mata pelajaran baru, tetapi mengintegrasikan isu-isu kependudukan dan keluarga berencana ke dalam materi pelajaran yang sudah ada.
“Kita tidak menambah mata pelajaran. Isu kependudukan akan dimasukkan ke mata pelajaran yang relevan sebagai pengayaan,” jelasnya.
Dalam acara tersebut juga disampaikan tiga komponen pendukung SSK, yaitu media pembelajaran, pojok kependudukan dan pojok literasi.
Kegiatan semakin hidup dengan paparan dari Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Kalsel, M. Ardani, mengenai strategi implementasi SSK. Selain itu, Kepala SMPN 6 Banjarmasin, Aminsyah, membagikan pengalaman dan kiat-kiat menjadi sekolah SSK berprestasi. SMPN 6 Banjarmasin sebelumnya berhasil meraih juara pertama lomba SSK tingkat nasional.
Sebagai bentuk penguatan program, kegiatan ditutup dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Kementerian Agama Kotabaru, Puskesmas Dirgahayu dan sekolah terkait mengenai pengintegrasian Sekolah Siaga Kependudukan. (ms)
