RETORIKABANUA.ID, Kotabaru — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotabaru, M. Lutfi Ali, bersama anggota Rahmad, menghadiri forum group discussion (FGD) pembahasan lima rancangan awal peraturan daerah (Raperda) usulan pihak eksekutif, Rabu (11/2).
FGD tersebut membahas lima Raperda, yakni:
-
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
-
Kawasan Tanpa Rokok
-
Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
-
Desa Wisata/Kampung Wisata
-
Penanggulangan Kemiskinan
M. Lutfi Ali menyatakan dukungannya terhadap pembahasan lima Raperda tersebut. Ia menegaskan, pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari agenda yang telah direncanakan sebelumnya.
“Pada bulan Maret nanti sudah ada Raperda yang disampaikan. Targetnya, pada Oktober 2026 sebanyak 13 Raperda, baik usulan eksekutif maupun inisiatif DPRD, dapat diparipurnakan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar Raperda yang berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diprioritaskan untuk segera diselesaikan. Menurutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengusul perlu mempercepat proses kajian agar dokumen dapat segera disampaikan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Di akhir penyampaiannya, Lutfi berharap setiap Perda yang disahkan nantinya segera ditindaklanjuti dengan peraturan bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana.
Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi Perbup kepada masyarakat, termasuk kepada anggota DPRD, agar implementasi regulasi di lapangan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026, terdapat 16 Raperda yang direncanakan, terdiri dari:
-
8 Raperda usulan eksekutif
-
5 Raperda inisiatif DPRD
-
3 Raperda wajib, yakni:
-
LKPj Tahun Anggaran 2025
-
RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026
-
RAPBD Tahun Anggaran 2027
-
DPRD berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kotabaru. (ms)
