DPRD Kalsel Bahas Kesiapan Pemekaran CDOB Tanah Kambatang Lima

RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pada Senin (13/4) di Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel untuk membahas kesiapan pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Tanah Kambatang Lima.

Rapat tersebut dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota Komisi I, serta perwakilan Biro Hukum, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, BRIDA dan Sekretariat DPRD.

Anggota Komisi I DPRD Kalsel, H.M Syaripuddin, mengatakan rapat ini bertujuan untuk memastikan sejauh mana kesiapan seluruh aspek sebelum masuk ke tahap rapat paripurna.

“Rapat ini untuk melihat sejauh mana kesiapan CDOB Tanah Kambatang Lima sebelum kami jadwalkan ke paripurna,” ujarnya.

Dari hasil pemaparan perangkat daerah terkait, ia menilai bahwa secara administrasi dan kajian, usulan pemekaran tersebut telah memenuhi ketentuan. Bahkan, hasil kajian BRIDA disebut menjadi dasar penting dalam penilaian kelayakan.

“Secara studi kelayakan dan administrasi, dari hasil kajian BRIDA, ini sudah layak untuk dimekarkan,” katanya.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, juga menyampaikan bahwa secara umum tidak ada kendala dalam persyaratan pemekaran. Bahkan, beberapa indikator disebut telah melebihi ketentuan minimal yang ditetapkan.

Ia mencontohkan, jumlah kecamatan yang mendukung pemekaran sudah mencapai 12 kecamatan, melebihi syarat minimal yang ditentukan.

Selain aspek administrasi, Supian juga menyoroti faktor geografis yang dinilai mendukung pemekaran, terutama jarak wilayah yang cukup jauh dari daerah induk sehingga berpengaruh pada efektivitas pelayanan publik.

Hasil rapat tersebut juga menghasilkan kesepakatan untuk menindaklanjuti ke tahap berikutnya. Komisi I bersama pimpinan DPRD dan instansi terkait akan menjadwalkan rapat paripurna pada bulan depan untuk pembahasan persetujuan pemekaran CDOB Tanah Kambatang Lima.

Jika disetujui dalam paripurna, DPRD Kalsel akan menyampaikan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk proses lebih lanjut. DPRD juga menegaskan akan terus mengawal proses tersebut hingga ke tingkat kementerian. (ms)