Balangan – DPRD Balangan mengundang PT Adaro Indonesia dalam rapat kerja yang digelar untuk memperjelas data perbatasan dan hasil produksi penambangan batubara antara Kabupaten Balangan dan Tabalong. Bertempat di Kantor DPRD Balangan, Senin (30/1).
Wakil Ketua Komisi I DPRD Balangan, Rusdi mengatakan selama ini masih tidak jelas titik penambangan dan hasil produksi yang didapatkan PT Adaro dari area tambang di perbatasan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tabalong.
“Itu sebabnya kami meminta data real sesuai dengan kondisi di lapangan hasil produksi yang didapat tiap kabupaten,” ujarnya.
Rusdi meminta data lokasi perbatasan dan hasil produksi secara jelas untuk tiap kabupaten karena berkaitan dengan dana bagi hasil yang nantinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah yang dihitung berdasarkan jumlah hasil produksi.
“Jika wilayah pertambangan di Kabupaten Balangan lebih luas dan hasil produksinya juga lebih banyak, maka bagi hasil tidak bisa diberikan dengan jumlah yang sama dengan kabupaten lain. Hal ini perlu diperjelas dan bisa digunakan untuk beberapa tahun mendatang karena potensi penambangan di area Kabupaten Balangan masih sangat besar,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan oleh beberapa anggota DPRD lain yang juga hadir dalam rapat kerja tersebut. Wakil Ketua I DPRD Balangan, M Ifdali berencana akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan kembali melakukan upaya agar hasil produksi batubara yang didapat PT Adaro dari area Kabupaten Balangan dan Tabalong menjadi lebih jelas.
Selama ini, nilainya, area perbatasan antara Kabupaten Balangan dan Tabalong yang menjadi penyumbang produksi terbesar sedangkan untuk hasil produksinya tidak dinyatakan dengan jelas untuk setiap kabupaten.
Rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan ini masih belum menemukan titik terang mengenai data hasil produksi per kabupaten dan akan dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya. (bii)
Leave a comment