Bupati HST Dorong Penguatan Pohon Kinerja untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

BARABAI – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar kegiatan Asistensi Pohon Kinerja bagi seluruh perangkat daerah, Sabtu (9/8/2025), sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan dan mendukung reformasi birokrasi.

Kegiatan yang dibuka secara resmi tersebut dihadiri para narasumber berkompeten. Bupati HST menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada narasumber yang bersedia berbagi pengetahuan, sehingga perangkat daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja.

Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa pohon kinerja merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci, termasuk kondisi yang memengaruhi capaian kinerja dengan kerangka logis.

Pohon kinerja menjadi elemen penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) karena tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu visual, tetapi juga mencerminkan keselarasan antara tujuan nasional, regional, hingga unit kerja.

“Penyusunan pohon kinerja harus dilakukan secara cermat, sistematis, dan berbasis kausalitas yang jelas. Penjajaran dari level strategis, taktis, hingga operasional harus terintegrasi, jangan hanya sekadar memenuhi dokumen tanpa berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah karena keberhasilan satu indikator kinerja sering kali bergantung pada dukungan antarunit.

Program pembangunan pun diarahkan pada outcome yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, didukung penerapan manajemen kinerja berbasis elektronik.

Selain itu, setiap individu di lingkungan kerja diharapkan memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unitnya. Skema pohon kinerja dipandang mampu mengidentifikasi akar permasalahan utama dan menyusun solusi kolektif yang efektif.

Mengacu pada praktik pemerintahan dinamis di luar negeri, Bupati menyebut salah satu cirinya adalah birokrasi yang berorientasi pada hasil, dengan prinsip efektif, efisien, dan ekonomis.

“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.