RETORIKABANUA.ID, TANAH BUMBU – Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat posisinya sebagai pionir transformasi digital di Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Tanah Bumbu, Andrean Atma Maulani, menghadiri langsung kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026. Oleh karena itu, kegiatan yang berlangsung di Mini Stage EXPO Tanbu pada Minggu (5/4/2026) ini menjadi momentum penting bagi penguatan transparansi daerah.
Acara strategis tersebut dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait lainnya. Sebab, sinergi antarlembaga sangat diperlukan untuk memastikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) berjalan optimal. Selain itu, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menegaskan bahwa perubahan sistem ini harus menyentuh kepentingan warga secara langsung. Terkait esensi digitalisasi tersebut, Bupati menyatakan:
“Digitalisasi harus mampu menghadirkan kemudahan, efisiensi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Capaian Prestasi Digital dan Integrasi Sistem Nasional
Selanjutnya, Pemkab Tanah Bumbu telah membuktikan komitmennya dengan menerapkan sistem non-tunai di berbagai sektor publik. Misalnya, pembayaran pajak daerah, retribusi pasar tradisional, hingga layanan rumah sakit kini sudah terintegrasi dengan Bank Kalsel dan kanal QRIS nasional. Oleh sebab itu, masyarakat kini dapat melakukan transaksi secara lebih cepat, aman, dan praktis tanpa perlu membawa uang tunai.
Kemudian, atas konsistensi tersebut, Kabupaten Tanah Bumbu berhasil mempertahankan status sebagai daerah kategori “Digital”. Bahkan, Bumi Bersujud sukses meraih peringkat 3 terbaik dalam implementasi digitalisasi daerah dari Bank Indonesia Kalimantan Selatan. Dengan demikian, rencana strategis tahun 2026 akan difokuskan pada perluasan kanal retail serta target 80 persen transaksi retribusi non-tunai di akhir tahun.
Dukungan Legislatif untuk Cegah Kebocoran Pendapatan
Di sisi lain, Ketua DPRD Tanah Bumbu Andrean Atma Maulani menyatakan dukungan penuhnya terhadap langkah progresif eksekutif tersebut. Menurutnya, transformasi digital bukan sekadar gaya hidup, melainkan instrumen vital untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah. Oleh karena itu, DPRD akan terus mengawal regulasi yang mendukung percepatan ekosistem digital ini. Terkait dukungan legislatif, Andrean menegaskan secara utuh:
“DPRD tentu mendukung penuh upaya percepatan digitalisasi ini, karena dampaknya sangat positif bagi tata kelola keuangan daerah dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Meskipun demikian, tantangan edukasi kepada masyarakat di wilayah pelosok tetap menjadi perhatian dewan. Sebab, digitalisasi yang inklusif memerlukan pemahaman yang merata hingga ke tingkat desa. Dengan demikian, implementasi sistem pencatatan yang akurat ini diharapkan mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih Tanah Bumbu secara berturut-turut.
Harapan untuk Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel
Akhirnya, HLM TP2DD 2026 ini ditutup dengan kesepakatan untuk mempercepat integrasi penuh sistem transaksi elektronik di seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, kolaborasi dengan pihak perbankan dan retail akan semakin diperluas dalam waktu dekat. Sebab, transparansi keuangan yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pembangunan daerah yang lebih terukur.
Dengan demikian, Tanah Bumbu siap menyongsong masa depan ekonomi digital yang lebih mapan. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan agar target transaksi non-tunai tahun ini dapat tercapai secara maksimal. “Mari kita dukung transisi ini demi pelayanan publik yang lebih efisien dan bebas pungutan liar,” pungkas salah satu pejabat di sela acara.
