BANJARMASIN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Selatan mendorong pemerintah daerah mempercepat transformasi ekonomi pascatambang menyusul masih besarnya kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian daerah.
Dorongan tersebut disampaikan setelah mencermati publikasi Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin, mengatakan partainya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi dan sejumlah capaian pembangunan di Kalimantan Selatan sepanjang 2025. Namun, ia mengingatkan agar capaian tersebut tidak menutupi berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Data BPS menunjukkan ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh 5,22 persen pada 2025, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tercatat mencapai Rp305 triliun.
Pada periode yang sama, angka kemiskinan turun menjadi 3,73 persen, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,16 persen, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 76,10.
“Kami bersyukur dan mengapresiasi kerja keras Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama seluruh elemen masyarakat Banua. Namun, angka rata-rata tidak boleh membuat kita lengah. Di balik capaian tersebut, masih ada sekitar 168 ribu warga yang hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Syaripuddin di Banjarmasin, Jumat (25/9/2026).
Politikus yang akrab disapa Bang Dhin itu mengatakan struktur ekonomi Kalimantan Selatan masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Berdasarkan data BPS, sektor tersebut menyumbang sekitar 27,53 persen terhadap perekonomian daerah. Pada saat yang sama, nilai ekspor tercatat turun sekitar 13 persen menjadi 10,14 miliar dolar AS.
DPD PDI Perjuangan Kalsel juga menyoroti tingkat pengangguran yang relatif tinggi di sejumlah daerah. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Banjarmasin tercatat 6,49 persen, disusul Kabupaten Tanah Bumbu 6,05 persen dan Kabupaten Kotabaru 5,93 persen.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masih adanya 184 desa yang belum terjangkau sinyal telekomunikasi. Selain itu, inflasi meningkat dari 1,95 persen menjadi 3,66 persen, sementara lebih dari separuh pengeluaran rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan.
“Kekayaan tambang adalah titipan yang suatu saat akan habis. Sesuai semangat Trisakti Bung Karno, Kalimantan Selatan harus mampu berdikari secara ekonomi. Sektor-sektor yang dapat bertahan melampaui usia tambang harus dibangun mulai hari ini, terutama pertanian, industri pengolahan, perikanan, perkebunan, dan UMKM rakyat,” tegas Bang Dhin.
Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut, DPD PDI Perjuangan Kalsel menawarkan lima program strategis kepada pemerintah daerah dan DPRD.
Pertama, mempercepat transformasi ekonomi pascatambang dengan mengarahkan dana tanggung jawab sosial perusahaan dan dana reklamasi untuk mendukung hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Kedua, menciptakan lapangan kerja berbasis potensi wilayah melalui pelatihan vokasi dan penguatan terhadap 60.949 unit industri mikro dan kecil, khususnya di daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi.
Ketiga, menuntaskan persoalan desa tanpa akses telekomunikasi. Program ini diarahkan kepada 184 desa yang masih mengalami blank spot, dengan prioritas antara lain di Kabupaten Tanah Bumbu, Barito Kuala, dan Tanah Laut.
Keempat, memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi. Produksi padi Kalimantan Selatan yang mencapai sekitar 1,18 juta ton harus dijaga, disertai pelaksanaan operasi pasar menjelang periode rawan kenaikan harga.
Kelima, mengintegrasikan penanganan kemiskinan dan stunting melalui penyatuan data sasaran program bantuan sosial, sanitasi, dan pelayanan gizi.
“PDI Perjuangan di DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota akan mengawal program-program tersebut dalam pembahasan anggaran. Kami siap bergotong royong dengan semua pihak karena membangun Banua merupakan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
DPD PDI Perjuangan Kalsel juga mengajak masyarakat, akademisi, serta pelaku dunia usaha terlibat dalam mengawasi kebijakan pembangunan dan memberikan masukan kepada pemerintah.
Menurut Bang Dhin, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka statistik, tetapi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga ke desa-desa.
