RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menyatakan siap menindaklanjuti rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, yang mewakili Gubernur Kalsel dalam rapat paripurna DPRD Kalsel, Selasa (5/5).
Dalam kesempatan tersebut, Syarifuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kalsel yang telah membahas LKPj secara menyeluruh dan memberikan berbagai rekomendasi.
“Rekomendasi ini sangat penting untuk memperbaiki kinerja pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan ke depan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 menunjukkan tren positif. Namun, hasil tersebut tetap menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi berbagai tantangan ke depan, seperti peningkatan kualitas layanan, pemerataan pembangunan, serta ketepatan kebijakan.
Beberapa isu utama yang menjadi perhatian antara lain pendidikan dan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketenagakerjaan, hingga transformasi ekonomi daerah. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menyusun kebijakan yang lebih terintegrasi, berbasis data dan fokus pada hasil nyata, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan.
Pemprov Kalsel juga akan memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi berbasis nilai tambah.
Rapat paripurna ini turut dihadiri jajaran pejabat Pemprov Kalsel, termasuk asisten, staf ahli, tenaga ahli gubernur, dan pimpinan SKPD.
Sebelumnya, LKPj Gubernur 2025 telah dibahas oleh empat panitia khusus DPRD yang mencakup berbagai bidang, seperti pemerintahan, hukum, ekonomi, hingga pembangunan dan infrastruktur. Hasil pembahasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari.
DPRD menegaskan bahwa rekomendasi ini menjadi bahan penting dalam penyusunan perencanaan dan anggaran tahun berikutnya, agar arah pembangunan lebih terarah, terukur dan berkelanjutan.
Selain itu, rekomendasi DPRD juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut akan menjadi indikator dalam menilai komitmen pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan meningkatkan pelayanan publik.
DPRD menekankan bahwa rekomendasi bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan evaluasi dan arahan yang harus dijalankan secara serius. (ms)
