RETORIKABANUA.ID, Hulu Sungai Utara – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, membuka rapat koordinasi (rakor) rencana pengendalian banjir kawasan Banua Anam di Aula Idham Khalid, Amuntai, Rabu (11/2).
Rakor yang digelar Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Bappeda Provinsi ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan banjir di wilayah Banua Anam. Kawasan tersebut meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong yang berada dalam lingkup hidrologi Wilayah Sungai Barito.
Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menegaskan pentingnya sinergi antar kabupaten dalam menangani banjir. Menurutnya, persoalan banjir tidak bisa diselesaikan secara parsial, tetapi harus terpadu dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan sampai ini hanya menjadi kegiatan seremonial. Harus ada aksi nyata yang dilakukan,” tegasnya didampingi Bupati HSU H. Sahrujani dan Kepala Bappeda Kalsel Suprapti Tri Astuti.
Salah satu langkah awal yang direncanakan adalah pembangunan sodetan atau saluran air buatan. Fungsinya untuk mengalihkan sebagian debit air saat volume sungai meningkat, sehingga dapat mengurangi beban aliran utama dan mencegah banjir di kawasan padat penduduk.
“Kita akan berkolaborasi antara provinsi dan kabupaten di Banua Anam untuk pembuatan sodetan ini. Anggarannya akan kita masukkan pada perubahan tahun ini,” jelas Gubernur.
Bupati Hulu Sungai Utara, H. Sahrujani, menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Gubernur dalam rakor tersebut. Ia menyebut, banjir selama ini menjadi persoalan besar bagi masyarakat di wilayahnya.
“Kehadiran pak gubernur menjadi bukti bahwa Pemprov benar-benar hadir membantu kami mencari solusi,” ujarnya.
Rakor ini dihadiri enam kepala daerah dari kawasan Banua Anam dan ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama Program Terpadu Pengendalian Banjir. Salah satu poin pentingnya adalah komitmen bersama untuk menjalankan program secara terkoordinasi lintas wilayah administrasi guna meminimalkan dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Kegiatan juga diisi dengan pemaparan rencana aksi pengendalian banjir Wilayah Sungai Barito oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, serta paparan konsep teknis dari Dinas PUPR Provinsi Kalsel.
Melalui rakor ini, diharapkan lahir langkah konkret, terencana, dan berkelanjutan dalam pengendalian banjir demi melindungi masyarakat serta mendukung pembangunan di kawasan Banua Anam. (ms)
