RETORIKABANUA.ID, Banjarmasin – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H.M. Syaripuddin atau yang akrab disapa Bang Dhin, menilai inovasi pelayanan kesehatan yang diterapkan RSUD dr. Iskak Tulungagung, Jawa Timur, patut dijadikan contoh oleh pemerintah daerah. Terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Menurut Bang Dhin, keberhasilan RSUD dr. Iskak tidak bergantung pada kemegahan bangunan atau kelengkapan alat medis. Kunci utamanya justru terletak pada perubahan sistem pelayanan yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama.
Ia menjelaskan, pada dasarnya seluruh IGD memiliki konsep pelayanan cepat dan baik. Namun, persoalan sering muncul saat penerapannya di lapangan.
“Konsepnya sebenarnya sederhana. Semua IGD bisa cepat dan bagus. Yang sulit itu pelaksanaannya di lapangan,” ujar Bang Dhin.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, salah satu keunggulan RSUD dr. Iskak adalah keberanian mengubah pola kerja IGD. Pelayanan tidak menunggu pasien tiba di rumah sakit, melainkan sudah berjalan sejak pasien masih berada di lokasi kejadian.
Dengan sistem tersebut, tenaga medis telah menerima informasi awal tentang kondisi pasien. Akibatnya, penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat begitu pasien tiba di rumah sakit.
Inovasi ini bahkan mendapat pengakuan internasional dari International Hospital Federation (IHF). Lembaga tersebut menilai sistem kegawatdaruratan RSUD dr. Iskak sebagai praktik inovatif yang memberikan dampak nyata bagi keselamatan pasien.
Lebih lanjut, Bang Dhin mengungkapkan bahwa ada tiga kendala utama yang sering dihadapi daerah dalam mengoptimalkan layanan IGD, yakni pembiayaan, keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antarinstansi.
Sebagai solusi, ia mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan dana pendamping layanan kegawatdaruratan. Dana ini berfungsi sebagai jaminan sementara agar pasien bisa langsung ditangani tanpa harus terkendala status BPJS atau urusan administrasi di awal.
“Sering kali rumah sakit dan tenaga medis ragu bertindak cepat karena terbentur biaya, status BPJS, atau administrasi. Padahal dalam kondisi darurat, yang paling penting adalah menyelamatkan nyawa. Pasien datang ke IGD, langsung dilayani. Urusan administrasi belakangan. Pemerintah daerah harus hadir memberi jaminan agar tenaga medis tidak ragu bertindak,” tegasnya.
Selain pembiayaan, Bang Dhin juga menekankan pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan melalui sistem yang terintegrasi. Menurutnya, pelayanan kegawatdaruratan tidak akan berjalan efektif jika setiap instansi bekerja sendiri-sendiri tanpa komando yang jelas.
“Kalau sistemnya terintegrasi, maka komitmen bersama menjadi kunci. Operator harus siaga 24 jam dan siap memberikan pelayanan terbaik. Dalam kondisi darurat, yang dibutuhkan bukan saling menunggu, tapi kesiapan,” ujarnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mempelajari dan mengadaptasi inovasi RSUD dr. Iskak dengan menyesuaikan kondisi wilayah Kalsel yang luas serta tantangan akses layanan kesehatan. Inovasi ini membuktikan bahwa rumah sakit daerah mampu bertransformasi menjadi layanan publik yang cepat, humanis dan berpihak kepada masyarakat, jika didukung kebijakan yang tepat. (thr)
